Gerindra Ajukan Cucu Bung Karno Sebagai Pendamping Gibran

DPC Partai Gerindra Solo membuka pendaftaran untuk menjaring calon walikota dan wakil walikota yang nantinya akan diusung oleh DPD Gerindra Solo.

Baca Juga

• Jelang Purna Bhakti, Personel Polres Tegal Kota Naik Pangkat
• Bagi Ibu Hamil Di Banjarnegara, Lahiran Di Puskesmas Langsung Dapat Si Cantik Emas
• Tenaga Pendidik dan Kesehatan Jadi Pemuncak Klasemen PNS Ajukan Cerai

Pendaftaran dimulai tanggal 25 Oktober 2019-15 November 2019.

Ketua DPC Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarno menyebut, pendaftaran terbuka untuk umum, bukan hanya dari kader partai Gerindra saja.

Menurutnya sejak dibuka beberapa waktu lalu sudah ada beberapa yang mengambil persyaratan di kantor DPC Gerindra Solo.

"Untuk sementara hasil penjaringan, kemarin sudah ada dua orang yang ngambil formulir," jelasnya Jumat (1/11).  

Ditambahkan juga oleh Ardianto, pihaknya tetap berupaya untuk 'menduetkan' Gibran Rakabuming Raka dengan Paundra Kusumaputra Jiwanegara dalam pemilihan wali kota (Pilwakot) Solo 2020 mendatang.

Sementara terkait wacana memasangkan Gibran dengan Paundra, Ardianto mengaku itu merupakan usulan dirinya (selaku Ketua DPC Gerindra).

"Karenanya coba kita dampingkan mas Gibran (latar belakang) dari sisi bisnis dan Paundra ada darah politiknya, dari Bung Karno yang juga seorang budayawan. Dari situlah akan bersinergi bilamana nanti direkom baik itu dari PDIP maupun diluar PDIP dan seandainya nanti lepas (dari PDIP) kami juga siap mendukung," lanjutnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC PDIP FX Hadi Rudyatmo memiliki pandangan lain terkait pencalonan Paundra.

Di depan awak media Rudy membenarkan jika Paundra sebelumnya pernah menjadi anggota DPRD Surakarta dari PDIP.  

Namun di tengah perjalanannya mengalami Pergantian Antar Waktu (PAW).

"Saat itu saya juga ketua partai, pergantian antarwaktu (PAW) Paundra terjadi pada periode 2009-2014," jelas Rudy.

Proses PWAnya sendiri menurut Rudy sudah melalui regulasi. Sesuai dengan aturan partai yang berlaku. Saat itu PAW dilakukan karena Paundra dinilai tidak aktif, dalam rapat penbahasan dan tidak pernah menghadiri rapat paripurna yang digelar DPRD Solo.

"Aturannya jelas. Harus memenuhi unsur pelanggaran tugas sebagai wakil rakyat. Itupun kami kirim surat ke DPP kala itu," pungkasnya.

Baca Juga

• Operasi Ketupat Candi 2025: Polres Karanganyar Bentuk Satgas Quick Respon Tangani Kecelakaan Lalu Lintas
• Pondok Pesantren Assalaam Sembelih 65 Hewan Kurban
• Dewan Bakal Tinjau Sampah Berserakan di Pasar Kobong