.jpg)
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan pentingnya digitalisasi dalam sistem birokrasi.
- Magelang Bertekad Raih Kabupaten Layak Anak Kategori Utama
- Identitas Satu Korban Kecelakaan Tol Semarang Batang Terungkap
- Rusak Parah, Warga Protes Dengan Tanami Jalan Dengan Pohon Pisang
Baca Juga
"Saya selalu instruksikan menindaklanjuti laporan masyarakat yang disampaikan melalui Medsos secara cepat, mudah, murah dan tuntas," papar Ganjar saat menjadi pembicara Forum diskusi ilmiah bagi mahasiswa Program Studi (Prodi) Ilmu Administrasi Negara/ Publik se-Indonesia, di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Selasa (4/11).
Kegiatan ini diikuti sebanyak 44 perguruan tinggi dari berbagai daerah, seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Surakarta dan Universitas Tanjungpura dan universitas lainnya.
Kali ini mengangkat tema Dynamic Governance for Achieving SDGs: Wajah Baru Reformasi Birokrasi Indonesia".
Kembali lagi Ganjarmewajibkan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) untuk menggunakan media sosial.
Pihaknya berupaya "mengawinkan program" yang kota miliki dengan medsos.
"Termasuk digitalisasi, dalam hal tanda tangan digital, barcode, verifikasi online, notifikasi mobile, arsip surat online, disposisi dan tracking surat," imbuhnya.
Meski begitu lanjut Ganjar, meski pembenahan sudah dilakukan namun budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan pungutan liar (pungli) di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) terkadang masih ditemukan.
"Saya akan menindak setiap ASN yang ketahuan melakukan Pungli dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," imbuhnya. 
- ANTV: Sejarah Media Elektronik Yang Menghibur Dengan Slot Jurnalistik Yang Kuat
- PKL Liar di Kota Lama Dibongkar Satpol PP
- Amankan Idul Adha dan Liburan Panjang, Langkah Ini Diterapkan Polres Jepara
