Seorang ASN di lingkup Pemkot Semarang dipastikan akan mendapatkan sanksi pemotongan TPP. Pasalnya pada hari pertama kerja Senin (17/5), ASN tersebut tidak masuk tanpa alasan yang jelas.
- Pemkot Semarang Kembali Terapkan Hari Bebas Kendaraan Pribadi
- Pejabat Administrator Peserta PKA Salatiga Ikut Asesmen Jaring Jabatan Pimpinan Tinggi
- 484 Pasukan Disiapkan Amankan Mudik Lebaran 2025
Baca Juga
Seorang ASN di lingkup Pemkot Semarang dipastikan akan mendapatkan sanksi pemotongan TPP. Pasalnya pada hari pertama kerja Senin (17/5), ASN tersebut tidak masuk tanpa alasan yang jelas.
Kepala BKPP Kota Semarang, Litani Setyawati menjelaskan, hanya ada satu orang ASN yang nakal dan tidak berangkat kerja tanpa keterangan, pihaknya pun siap memberlakukan sanksi tegas.
"Ada satu, nanti akan dijatuhi sanksi pemotongan TPP," katanya.
Sebelumnya saat Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi menyebutkan ada tiga ASN yang tidak berangkat kerja. Namun diketahui dua orang lainnya ternyata masuk kerja terlambat saat Hendi usaid melakukan sidak.
"Saat kami sidak, orangnya belum datang. Tapi habis itu ada. Satu orang itu datangnya terlambat 13 menit, satunya lagi berapa menit gitu, saya agak lupa," tambahnya.
Pemkot Semarang, kata dia, memiliki 9.890 orang ASN, pada hari pertama kematian ada 167 orang tak berangkat kerja, dengan rincian 166 orang tak masuk tapi ada keterangan jelas. Sementara satu orang lagi tak masuk kerja tanpa adanya alasan.
"Rinciannya 19 orang sakit, tiga orang cuti karena keperluan mendesak, 21 orang cuti melahirkan, cuti besar satu orang, serta ada yabg dinas ke luar kota, ada juga yang isolasi, dan 93 orang turun piket yakni nakes, nah satu orang tidak masuk tanpa alasan," bebernya.
Angka ini kata dia, didapat dari sidak yang dilakukan ke semua OPD. Sementara untuk sanksi berupa pemotongan TPP akan dilakukan secara tegas tanpa aada peringatan, untuk besaran pemotongan bergantung pada kebijakan Wali Kota Semarang.
"Aturan pemotongan TPP memang ada, biar nanti pimpinan nanti bisa menentukan sesuai kadar kesalahan Nominalnya bervariasi bisa 10 persen, 20 hingga 50 persen, atau bahkan TPPnya tidak diberikan sama sekali juga bisa." pungkasnya. [sth]
- Mutasi Para Perwira Tinggi Dan Jabatan Strategis Dalam Tentara Nasional Indonesia
- Wali Kota Hendi : 'Bergerak Bersama' Adalah Konsep Terbaik Pengembangan Kota Semarang
- Pembangunan Jalan di Wilayah Kecamatan Jati Blora Dilanjutkan
