Anggota Komisi VIII DPR Bisri Romly mengungkapkan, dalam menanggulangi penipuan biro perjalanan haji dan umrah, tidak hanya didukung departemen agama ataupun pariwisata.
- Antisipasi Banjir, Infrastruktur Tanggul DAS Harus Prioritas
- KPU Wonogiri Gelar Peluncuran Tahapan Pilkada
- Usung Foto Kebersamaan, Yuli Hastuti-Dion Agasi Akan Bersama Dalam Pilbup?
Baca Juga
Namun menurutnya, juga perlu didukung selaku pengelola atau pemilik travel itu sendiri.
Pihak travel itu sendiri harus mengerti niat dari usahanya. Jika travel tersebut niatnya untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada jemaah, tanpa terlalu mementingkan keuntungan maka penipuan tidak mungkin akan terjadi," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5)
Selain itu, saat ini pihaknya masih membahas langkah-langkah ke depan terkait UU haji dan umrah. Pasalnya, kata dia, hingga 2019 masih banyak perusahaan travel yang masih harus dibekukan.
Untuk itu, ia menambahkan, DPR dan pemerintah akan intens membahas regulasi yang menaungi penyedia travel haji dan umrah.
"Kita segera menyatukan visi dan misi pemerintah, sementara soal jaminan sebetulnya kita bisa konsepnya misalnya OJK, atau kaya koperasi tapi itu kan masih jauh kita, tapi mudah-mudahan UU umrah dan haji ini bisa berhasil,"lanjut Bisri. 
- Jumlah TPS Untuk Pilkada 2024 Berkurang Dibandingkan Saat Pileg, Ini Alasannya
- Ini Modal Besar Yuli Hastuti-Dion Agasi Menangkan Pilkada Purworejo
- Sasarengan Ngawasi Pilkada 2024, Momentum Lahirnya Pemimpin Baru Demak
