Integrasi Tarif Tol Berpotensi Langgar Undang-Undang

Rencana pemberlakuan tarif integrasi untuk ruas Tol Ja­karta Outer Ring Road (JORR) menuai polemik. Dari sejumlah jajak pendapat, sebagaian besar masyarakat menolak pember­lakuan kebijakan tersebut karena dianggap tidak adil. Konsumen yang menempuh jarak pendek harus membayar tarif lebih ma­hal.

Baca Juga

• Cilacap Bangun Instalasi Pengolah Air Senilai Rp 55 Miliar
• Gandeng Tiongkok, Presiden RI Resmikan KEK Industropolis Batang
• BPJS Ketenagakerjaan Sasar Peserta PKL SMK maupun Perguruan Tinggi

Sedangkan, yang menem­puh jarak jauh membayar lebih murah. Pada sisi lain, angkutan logistik inginkan pemberlakuan tarif integrasi karena biasanya mereka mengambil jarak tempuh jauh. Bagaimana pandangan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)?

Ketua Harian YLKI Tulus Abadi menilai, rencana integrasi tarif memiliki dampak plus dan minus.

"Konsumen jarak pendek tentu akan terbebani. Misalnya, biasa bayar Rp 3.500 untuk jarak pendek, harus membayar Rp 15.000. Tapi konsumen jarak jauh diuntungkan. Misalnya, harus melewati tiga gerbang tol membayar Rp 22.000 nanti­nya hanya Rp 15.000," ungkap Tulus kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Namun demikian, Tulus me­nilai, integrasi tarif bisa diterapkan. Tetapi ada beberapa syarat yang harus dilaksanakan operator. Pertama, integrasi tarif dilakukan semata-mata untuk meningkatkan pelayanan. Kedua, operator harus menjamin dan membuktikan bahwa inte­grasi tarif bukan kenaikan tarif secara terselubung.

"Ini banyak yang curiga inte­grasi tarif bentuk kenaikan tarif secara terselubung. Operator harus membuktikan pasca inte­grasi tidak ada kenaikan revenue (pendapatan)," terang Tulus.

Tulus menuturkan, jika in­tegrasi tarif ternyata bentuk kenaikan secara terselubung, maka kebijakan tersebut melanggar Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang evaluasi tarif tol. Menurutnya, sesuai aturan, evaluasi tarif hanya bisa dilakukan dua tahun sekali.

Tulus menegaskan, pihaknya tidak keberatan dengan ide integrasi tol sepanjang bukan bentuk kenaikan tarif secara terselubung. Karena, Tol JORR semula memang dirancang untuk angkutan logistik. Menurutnya, dengan pemberlakuan integrasi tarif akan menekan biaya lo­gistik.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Truk Indonesia (Aptrindo) Bi­dang Distribusi dan Logistik Kyatmaja Lookman meminta pemerintah untuk segera mengimplementasikan tarif integrasi Tol JORR.

"Integrasi tarif tol akan mem­buat biaya kita menjadi turun dan lebih murah walaupun untuk kendaraan kurir (golongan I) me­mang agak keberatan," katanya.

Kyat mengatakan, selama ini angkutan logistik enggan meng­gunakan tol karena tarifnya ter­lalu tinggi. Dampaknya, terjadi kemacetan di jalan arteri.

Seperti diketahui, Badan Pengaturan Jalan Tol menunda pemberlakuan integrasi tarif yang akan diberlakukan pada 20 Juni. Penundaan ini yang kedua kalinya dilakukan setelah rencana awal mau diberlakukan pada 13 Juni, juga ditunda. Penundaan dilakukan karena banyak masyarakat menolak kebijakan tersebut. ***

Baca Juga

• Kini, Peserta BP Jamsostek Bisa Nikmati Kredit Rumah hingga Rp500 Juta dari BTN
• OJK Ajak Santri Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah
• Bank Jateng Slawi Dan Maris Bangun Nasional Teken Kerja Sama KPR, Bupati Tegal: Ini Langkah Strategis