Indonesia harus merefleksikan politik luar negeri setelah dipercaya menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB).
- Samani Dan Belinda Berlabuh Di PAN Kudus, Berharap Diusung Sebagai Cabup Dan Cawabup Kudus
- Parpol Lain Wait and See, PKS Kab. Magelang 'PeDe' Maju Sendiri
- Muscab PPP Batang, Ketua DPC Tegaskan Usung Kembali Wihaji-Suyono di Pilkada 2024
Baca Juga
Begitu penilaian Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas NH Kertopati.
Menurutnya salah satu langkah mengimplementasikan politik luar negeri Indonesia dengan berperan lebih aktif untuk mengusulkan berbagai alternatif solusi konflik, misalnya konflik Laut Cina Selatan.
Menurutnya hal itu sebagai bentuk nyata implementasi pilar keempat Poros Maritim Dunia, maka diplomasi maritim dapat diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai mediator konflik Laut Cina Selatan.
"Visi Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia harus menjadi program utama Indonesia saat menjadi anggota tidak tetap DK PBB terutama terkait implementasi pertahanan dan diplomasi maritim yang andal," ujar Nuning dalam pesan elektroniknya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, (10/6).
Untuk menjalankan misi tersebut, sambung Nuning, diplomat Indonesia dapat memperoleh political capital untuk mengundang semua pihak yang berkepentingan guna mempercepat solusi tersebut sesuai Hukum Laut Internasional 1982.
Menurut Nuning, Indonesia juga dapat menyiapkan para diplomat yang akan mengawaki pos tersebut di PBB dalam bentuk tim terpadu.
"Tidak saja para pejabat Kemenlu RI tetapi juga para pejabat dari berbagai instansi yang menangani pertahanan maritim, seperti perwira TNI AL, Bakamla," pungkasnya. 
- Bawaslu Kota Solo Buka Pendaftaran Untuk PTPS
- Ketua Golkar Karanganyar Tegaskan Soal Nomor Urut Caleg Berdasarkan Kinerja
- Tampil Kompak Naik Becak, Hartopo Mawahib Daftar Cabup dan Cawabup Pilkada Kudus
