- KAI Genjot Perbaikan Jalur dan Rekayasa Pola Operasi
- Kantor BNNK Segera Berdiri di Blora
- DPD Geram Jateng Gandeng BPOM Berantas Narkoba
Baca Juga
Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) pada tahun 2025 sebesar 6,5% telah menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai kalangan.
Di satu sisi, kenaikan ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi domestik.
Namun, di sisi lain, kenaikan upah ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait daya saing industri padat karya di Jawa Tengah dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Sri Lanka, Bangladesh, Vietnam, dan negara-negara di Amerika Latin.
Keputusan pemerintah untuk menaikkan UMP sebesar 6,5% pada tahun 2025 secara apologi didasarkan pada pertimbangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Namun, kenaikan ini bagi para pengusaha dapat berdampak pada biaya produksi yang lebih tinggi, terutama bagi industri padat karya yang sangat bergantung pada tenaga kerja.
Jika biaya produksi meningkat secara drastis, daya saing produk Jawa Tengah di pasar internasional dapat menurun, sehingga ekspor tidak akan mengalami peningkatan yang signifikan.
Tekanan ekonomi global yang dihadapi Jawa Tengah meliputi inflasi global yang tinggi, ketidakpastian geopolitik, dan gangguan rantai pasokan.
Inflasi global yang tinggi dapat meningkatkan biaya bahan baku dan energi, sementara ketidakpastian geopolitik dapat mengganggu perdagangan internasional.
Gangguan rantai pasokan juga dapat mempengaruhi ketersediaan bahan baku dan komponen penting untuk produksi.
Di tingkat nasional, Indonesia menghadapi tantangan inflasi yang tinggi, ketidakpastian kebijakan fiskal, dan ketidakstabilan nilai tukar.
Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat, sementara ketidakpastian kebijakan fiskal dapat mempengaruhi investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Ketidakstabilan nilai tukar juga dapat mempengaruhi biaya impor bahan baku dan komponen produksi.
Secara kasat mata, atas situasi yang di buat oleh pemerintah, adalah kemungkinan besar tahun 2025 nanti impor illegal akan semakin marak.
Terutama di bidang tekstil. Kemudian juga peta pertumbuhan industi padat karya seperti, alas kaki dan garmen juga bisa menjadi tanda tanya.
Hal ini bukan soal pesimisme, tapi hitung hitungan daya kompetisi antar negara masing masing itu sudah ada dimana penyebab maraknya impor illegal adalah karena kita tidak bisa bersaing dari segi harga terhadap produk impor.
Solusi
Menghadapi hal hal ini maka seperti biasa, para pelaku industri tentunya di tuntut meningkatkan Efisiensi Produksi. Industri padat karya di Jawa Tengah perlu meningkatkan efisiensi produksi melalui adopsi teknologi dan inovasi.
Penggunaan teknologi otomatisasi dan digitalisasi dapat membantu mengurangi biaya produksi dan meningkatkan produktivitas.
Untuk melakukan diversifikasi Pasar Ekspor, sepertinya berat karena dunia sedang dalam tekanan dan pengaruh perang dimana-mana.
Upaya paling kongkrit justru adalah apabila Presiden Prabowo langsung mendekati Amerika untuk memenangkan industri padat karya untu mendapat preferensi dari pemerintah Amerika.
Hal ini harus dilakukan untuk mengisi peluang yang timbul akibat Amerika ingin semakin menjauh dari Produk Cina.
Selain itu, pemerintah juga harus memberi dan membuka pasar sebesar besarnya untuk produk dalam negeri. Tekan impor illegal dan bukakan pintu sebesar besarnya untuk industri lokal.
Peranan Pemerintahan Daerah baru
Pemerintahan daerah, khususnya gubernur terpilih, memiliki peran penting dalam mencapai target proyeksi ekonomi dari 5 persen menjadi 8 persen. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:
1. Mendorong Investasi Asing dan Domestik: Pemerintah daerah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan insentif pajak, kemudahan perizinan, dan infrastruktur yang memadai.
2. Pengembangan Kawasan Industri: Mengembangkan kawasan industri baru di Jawa Tengah, seperti di Subang, dapat menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan dan infrastruktur logistik akan meningkatkan efisiensi distribusi dan daya saing produk.
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Pemerintah daerah perlu fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan vokasi. Program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri akan membantu meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Kalau dilihat saat ini isu utama dalam ketenagakerjaan di Jawa Tengah pada Kawasan industri adalah pentingnya kenaikan produktivitas. Untuk bisa bersaing dengan provinsi lain maupun dengan negara lain.
Dengan langkah-langkah yang tepat dan ditumbuh kembangkan dialog dialog intensif dengan para pelaku usaha, diharapkan Jawa Tengah melalui Gubernur baru Ahmad Luthfi dan Taj Yasin dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mengoptimalkan potensi industri padat karya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2025. 
- KAI Genjot Perbaikan Jalur dan Rekayasa Pola Operasi
- Kantor BNNK Segera Berdiri di Blora
- DPD Geram Jateng Gandeng BPOM Berantas Narkoba
