Presiden Joko Widodo diminta tidak perlu panik menanggapi manuver politik Prabowo Subianto yang menandatangani janji politik dengan buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei lalu.
- Gus Zaim : AD/ART NU, MLB Boleh Asal Memenuhi Syarat
- Gus Nung Berharap PKB Solid Mendukungnya di Pilkada Jepara
- Ketua DPC PDIP Solo Dukung Ganjar Jadi Capres 2024 ?
Baca Juga
Pemerhati politik dan sosial Heru Dharsono melihat, aksi Prabowo itu merupakan upaya menarik simpati dukungan semata.
"Menyikapi janji Prabowo di hadapan para kader buruh KSPI, maka hanya ada beberapa jalan saja untuk menjawab hal tersebut yang masih pada tataran janji, yaitu dengan tindakan nyata kerja, kerja, kerja. Karena hanya Jokowi yang dapat melakukannya termasuk 10 janji Prabowo tersebut sedangkan Prabowo masih sebatas janji," jelasnya kepada redaksi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (3/5).
Menurut Heru, yang juga ketua Ikatan Alumni Universitas Pertahanan (Ika Unhan), maraknya isu tenaga kerja asing (TKA) harus disikapi serius oleh Jokowi. Karena isu itu menjadi bahan bagi lawan politik untuk melakukan serangan.
Karenanya, harus segera ada proses investigasi terutama ke tempat-tempat yang disebut menyalahi prosedur keberadaan TKA seperti di Konawe, Sulawesi Tenggara. Bahkan termasuk isu lainya yang mempengaruhi elektabilitas Jokowi.
"Peristiwa Konawe adalah pintu masuk yang dibuka selebar-lebarnya oleh kedua pihak yang saling memanfaatkan kelemahan kekuatan untuk akhirnya menjadikannya sebagai suatu peluang yang berawal dari kendala kekosongan pengawasan terhadap implementasi kebijakan politik," papar Heru.
Dia menambahkan, ahli strategi dari masing-masing pihak perlu maju dengan berbagai argumen dengan menyertakan teori-teori pendukung.
"Apakah kubu Jokowi akan menerima tantangan dengan pilihan yang sudah ditetapkan tersebut atau memilih wilayah bertempur yang lain sebagaimana teori Sun Tzu. Jawabannya terpulang kepada para ahli strategi kubu Jokowi," demikian Heru. 
- Pendaftar Caleg Perempuan Di Jateng Mencapai 558 Orang
- Gugatan Masa Jabatan Wapres Blunder Demokrasi
- KPPS Bertugas Saat PSU: Tak Ada Honor Tambahan
