- Kehadiran Bang Sopian Dalam Pilkada Ulang Adalah Pangkal Kemenangan Bagi Masyarakat Pangkalpinang
- Mohammad Saleh, Calon Tunggal Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah 2025-2030
- Tentang Pengganti Hasan Nasbi, JMSI: Syahganda Paham Ideologi Pembangunan Prabowo
Baca Juga
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) kembali menegaskan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Hal ini disampaikan oleh Muhammad Sabbardi, Koordinator Wilayah JPPR, di tengah meningkatnya kekhawatiran publik terhadap keberpihakan aparat negara dalam proses pemilihan umum.
“Pilkada adalah ajang bagi rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung dan bebas. Menjaga netralitas ASN, TNI, dan Polri adalah elemen kunci untuk menjamin bahwa proses ini berjalan adil dan tidak ada pihak yang diuntungkan secara tidak sah. Oleh karena itu, JPPR mendesak agar semua pihak, khususnya ASN, TNI, dan Polri, benar-benar menjaga sikap netral selama berlangsungnya Pilkada 2024,” kata Sabbardi.
Sabbardi menekankan bahwa regulasi terkait netralitas ASN, TNI, dan Polri sudah sangat jelas diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menegaskan bahwa aparat negara harus netral dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis.
Namun, ia juga menyoroti perlunya pengawasan lebih ketat dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut.
Berdasarkan data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), sepanjang tahun 2023, tercatat ada 457 laporan pelanggaran netralitas ASN yang sedang dalam proses pemeriksaan. KASN memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk menjatuhkan sanksi disiplin terhadap ASN yang melanggar, namun implementasi di lapangan seringkali lambat atau tidak efektif.
Menghadapi Pilkada 2024, JPPR mendesak agar ASN, TNI, dan Polri menjaga sikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis demi menjaga integritas dan kredibilitas pemilihan.
Sabbardi juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada, serta melaporkan jika ada pelanggaran netralitas yang terjadi.
“Partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran juga menjadi kunci untuk menjaga integritas Pilkada,” pungkasnya.
Dengan Pilkada 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi, JPPR terus melakukan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya netralitas ASN, TNI, dan Polri. Harapannya, Pilkada kali ini bisa menjadi salah satu contoh baik dari demokrasi yang sehat dan bersih di Indonesia. 
- Video Rumah Rusak Terbengkalai Bertahun-Tahun Viral Di Medsos Banjarnegara
- Yayasan Menteri Sehat Batang Miliki Layanan Pengobatan TBC Dengan Gandeng RS QIM
- Persiapan Pisowanan Balasan Di Pendopo Demak
