Junta Myanmar Larang Penggunaan TV Satelit

RMOLJateng. Junta Myanmar telah mengumumkan larangan penggunaan televisi satelit, menyebut siaran asing dapat mengancam keamanan nasional.

Baca Juga

• Menlu Retno Dorong Semangat Perdamaian untuk Selesaikan Konflik
• Malaysia Longgarkan Pembatasan Covid-19
• JMSI Jadi Pemantau Pemilu di Venezuela

Junta Myanmar telah mengumumkan larangan penggunaan televisi satelit, menyebut siaran asing dapat mengancam keamanan nasional.

Televisi pemerintah MRTV pada Selasa (4/5) memberitakan, mereka yang melanggar akan dipenjara dan didenda, dikutip dari Kantor Berita RMOL.

"Televisi satelit tidak lagi legal. Siapa pun yang melanggar UU televisi dan video, terutama orang yang menggunakan antena parabola, akan dihukum satu tahun penjara dan denda 500 ribu kyat (Rp 4,6 juta)," kata MRTV.

Selain itu, junta juga membatasi akses internet untuk menghentikan upaya protes anti-kudeta.

"Media ilegal menyiarkan berita yang merusak keamanan nasional, supremasi hukum dan ketertiban umum, serta mendorong mereka yang melakukan pengkhianatan," tambah MRTV.

Sejak kudeta militer pada 1 Februari, kekerasan telah meningkat. Data dari Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) menyebutkan lebih dari 760 warga sipil meninggal dunia.

Sementara itu, pihak junta membantah angka tersebut dan mengatakan 24 pasukan keamanan ikut tewas dalam aksi protes.

**

Baca Juga

• Pencuri Aset Kripto Kembalikan Sepertiga dari Hasil Curian
• Salah Satu Tersangka Pembunuhan Jurnalis Jamal Khashoggi Ditangkap di Paris
• Masa Berkabung Nasional Berlanjut Hingga Tujuh Hari Kepergian Ratu Elizabeth II