Ketua DPRD Kota Semarang Nilai Presiden Tidak Pas

Kadarusman. Dok.RMOLJateng
Kadarusman. Dok.RMOLJateng

Ketua DPRD kota Semarang Kadar Lusman ikut angkat suara terkait pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal boleh berkampanye dan memihak.

Menurutnya, pernyataan itu tidak pas terlebih diutarakan langsung Presiden seharusnya menjamin netralitas pada Pemilu.

"Menurut kami itu tidak pas karena yang namanya pemerintahan itu semua harus netral, instruksikan netral-netral," katanya saat ditemui RMOL Jateng usai acara di Hotel Norman , Kamis (25/1) sore.

Ia juga menyebut, dengan pernyataan tersebut, juga dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. "Padahal di aturan itu sudah jelas diatur, PNS aja netral, TNI-Polri netral, ya Presiden harus netral" tegas pria yang juga Sekretaris DPC PDIP Kota Semarang itu.

Namun demikian, ia mengaku tidak khawatir statemen Presiden Jokowi akan berpengaruh pada netralitas aparat di daerah.

"Setau saya, PNS itu tidak diperbolehkan mendukung salah satu partai politik atau Pasangan calon presiden/wapres, itu ada sanksinya kok, lah kok Presiden seenaknya bebas mau memilih atau mendukung pasangan tertentu, berarti PNS bebas dong mau milih partai apapun, bisa bubar dong negara ini," pungkasnya.