Komisi A DPRD Jawa Tengah melakukan pembahasan terkait pelepasan aset Provinsi Jawa Tengah ke PT Kawasan Industri Kendal (KIK).
- Mantan Buruh Pabrik Batik Ini Lolos untuk Keempat Kalinya Menjadi Wakil Rakyat
- Program Mulia, Sukirman Minta Masyarakat Kawal Penyaluran Bansos
- Yenny Wahid: Mahfud MD Anak Didik Gus Dur Dan Kader NU Tulen
Baca Juga
Ketua Komisi A DPRD Jateng, Mohammad Shaleh, mengatakan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa saluran irigasi seluas 77.957 meter persegi.
Kata dia, dari sepuluh saluran ada tujuh saluran yang sudah tidak berfungsi seluas 77.957 meter persegi yang akan dilepaskan ke PT KIK.
"Komisi A sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak. Intinya bagaimana posisi tanah itu dan manfaatnya seperti apa. Kami sudah tinjau lokasi untuk melihat kondisi dan pengaruhnya bagi masyarakat," kata Shaleh, Sabtu (17/7).
Shaleh menambahkan, berdasar hasil tinjauan lapangan, pihaknya berpendapat kalau lahan tersebut layak dipelaskan.
Menurutnya, salah satu pertimbangannya adalah lahan memang sudah berfungsi lagi sebagai saluran yang ada di Kawasan Industri Kendal.
Namun, lanjutnya, ada beberapa catatan dari Komisi A DPRD Jateng mengenai pelepasan aset senilai Rp 20,676 miliar tersebut. Di antaranya, KIK harus membuat surat kesanggupan mengenai lingkungan dan integrasi saluran di dalam dan di luar kawasan. Dan semua harus melalui prosedur hukum.
"Kemudian, karena apprasial (taksiran nilai properti) dilakukan pada Februari, kami meminta kepada eksekutif untuk melakukan appraisal ulang jika pelepasan melebihi 6 bulan setelah itu. Appraisal dilakukan kembali sesuai harga pasar yang berlaku saat tanah tersebut akan dilepaskan,” pungkasnya. 
- DPRD Jateng Fokus Tangani Kemiskinan Ekstrem di Jawa Tengah
- Sukirman Harapkan Alokasi DBHCT Lebih Terarah
- BUMD Dituntut Kreatif Demi Topang Target PAD
