Kantor Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengatakan bahwa pihaknya berniat untuk membantu Korea Utara, termasuk menyediakan vaksin.
- BPOM Izinkan Penggunaan Darurat Vaksin Covid-19 Sputnik V
- Dua Kasus Pertama Covid-19 Varian Delta Plus Terkonfirmasi Di Korea Selatan
- Gerombolan Perampok di Brasil Serang Sejumlah Bank
Baca Juga
Rencana itu diumumkan pada Jumat (13/5), dan langkah-langkah spesifiknya akan dibahas dengan Pyongyang, dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL.
Korea Utara hingga kini tidak diketahui apakah mereka telah mengimpor atau memberikan vaksin Covid-19 apa pun, dan merupakan satu dari dua negara yang belum memulai kampanye vaksinasi.
Beberapa analis berpendapat bahwa "diplomasi vaksin" dengan Korut dapat meredakan ketegangan di bidang lain seperti senjata nuklir negara itu dan program rudal balistik.
"Jika kerja sama antar-Korea benar-benar terjadi, itu akan membantu meredakan ketegangan militer dan membuka kembali pembicaraan, dan berpotensi mengarah pada pertukaran kemanusiaan seperti reuni keluarga yang terpisah," ujar Cheong Seong-chang, direktur pusat studi Korea Utara Institut Sejong di Korea Selatan kepada Reuters, Jumat (13/5).
Namun bantuan berbau realpolitik itu mungkin juga menjadi alasan utama mengapa Korea Utara ragu-ragu untuk menerimanya.
Menurut Cheong, Pyongyang mungkin lebih mungkin untuk menjangkau sekutunya di Beijing terlebih dahulu, meskipun Pyongyang menolak tawaran sebelumnya berupa tiga juta dosis vaksin Covid-19 dari Sinovac Biotech China.
Pejabat Korea Selatan mengatakan bahwa Korut tidak menginginkan vaksin Sinovac atau Astrazeneca, dikatakan mereka lebih memilih Moderna dan Pfizer buatan Amerika Serikat.
Mereka juga menambahkan bahwa pembicaraan dengan skema pembagian vaksin global Covax terhenti karena Korut menolak untuk menyetujui klausal ganti rugi terkait efek samping vaksin.
"Tapi itu kan sebelum wabah, dan sekarang mereka dalam keadaan darurat," ujar Kwon Young-se, calon Menteri Unifikasi Korea Selatan yang bertanggung jawab atas hubungan antar-Korea.
Thae Young-ho, mantan diplomat Korea Utara yang sekarang menjadi anggota parlemen Korea Selatan, meminta Yoon untuk mencari pengecualian sanksi sementara selama pertemuan puncaknya yang akan datang dengan Presiden AS Joe Biden untuk mengizinkan pengiriman bahan bakar dan pembangkit listrik ke Korut.
"Semua orang berbicara tentang dukungan vaksin, tetapi Korea Utara tidak memiliki infrastruktur untuk menyimpan vaksin di cold storage atau energi untuk memelihara sistemnya,” tegasnya.
"Itu sama saja seperti memberi nasi pada rumah tangga yang tidak memiliki kompor dan kayu bakar (sia-sia),” tutupnya. 
- Bantuan 300 Konsentrator Oksigen Dari India Tiba Di Tanjung Priok
- Paus Fransiskus Ajak Umat Kristiani Puasa dan Berdoa
- Menlu Retno Bahas Kesenjangan Vaksin Yang Sangat Besar
