Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kembali torehkan prestasi dengan menerima penghargaan kategori Top Inovasi Pelayanan Publik: peningkatan ketahanan UMK-Koperasi dan PDN dengan Toko Daring dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB).
- Pemkot Salatiga Kirim Bantuan Alat Tulis untuk Anak-anak Korban Banjir Demak
- Libur Nataru Bakal Jadi PPKM Level 3, Hendi: Kita Tunggu Juknis Dulu
- Pj Gubernur Jateng Anggap Lumrah Bergas Penanggungan Jabat Pj Bupati Kudus Cuma 'Seumur Jagung'
Baca Juga
Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi menerima langsung penghargaan tersebut dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas dalam acara Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 2022 di Hotel Bidakara pada Selasa (6/12).
Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas mengatakan penghargaan yang diberikan oleh KemenPAN RB kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Negara utamanya LKPP telah dilakukan melalui penilaian yang sangat rigid dari serangkaian proses evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB.
"Upaya untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo tentang Reformasi Birokrasi yang berdampak dirasakan langsung oleh masyarakat, reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas dan birokrasi yang lincah dan cepat untuk mewujudkan pelayanan publik prima dan pemerintahan berkelas dunia," kata Anas.
Adapun Kepala LKPP Hendrar Prihadi atau yang kerap disapa Hendi itu mengatakan ia akan terus memotivasi seluruh pegawai LKPP untuk melakukan berbagai inovasi sehingga muncul berbagai pelayanan yang cepat dalam menjawab pengaduan dan pertanyaan terkait LKPP.
"saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan LKPP atas diraihnya penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian PAN RB. Saya hanya mewakilkan, rekan-rekan yang menerima penghargaan atas kerja keras selama ini," ungkap Hendi.
Dalam hal ini, LKPP terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, bersama wujudkan birokrasi efektif, efisien, kapabel, dan melayani sebagai persembahan bagi masyarakat, bangsa dan negara. 
- 64 Universitas dan Asosiasi Sekolah Perencanaan Kawal Konsep Pembangunan IKN
- Pemkot Semarang Buka Lelang Jabatan, ASN Lingkup Pemprov Jateng Boleh Ikut
- CPNS Mau Diangkat, Harus Taat Aturan
