M Saleh : PSN Butuh Memperhatikan Keadilan Ekologis

Sidang Doktor Ilmu Hukum Unissula Semarang
Kandidat doktor Ilmu Hukum Unissula M. Saleh ST, MEnergi yang juga Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah membuat penelitian tentang rekonstruksi regulasi Proyek Strategis Nasional (PSN) agar lebih berlandaskan pada prinsip keadilan ekologis. Dian Tanti/RMOLJateng
Kandidat doktor Ilmu Hukum Unissula M. Saleh ST, MEnergi yang juga Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah membuat penelitian tentang rekonstruksi regulasi Proyek Strategis Nasional (PSN) agar lebih berlandaskan pada prinsip keadilan ekologis. Dian Tanti/RMOLJateng

Kandidat doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, M. Saleh ST, MEnergi menjalani sidang proposal disertasi berlangsung, Sabtu (23/11).


Tentang materi sidang, M. Saleh mempresentasikan gagasannya tentang Rekonstruksi Regulasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Dengan Basis Keadilan Ekologis.

Kandidat doktor ilmu hukum Universitas Sultan Agung (Unissula) Semarang, M. Saleh, ST, MEnergi, di dalam desertasi disusun menyampaikan rekonstruksi regulasi Proyek Strategis Nasional (PSN) agar lebih berlandaskan pada prinsip keadilan ekologis. 

Menurut Saleh, di dalam perencanaan pengembangan ekologis dalam penelitiannya, mendesak dilakukan untuk memastikan PSN tidak hanya menjadi instrumen pembangunan, tetapi juga menciptakan kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi masyarakat dan lingkungan.

Dalam proposal disertasinya yang dipresentasikan di hadapan panel Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Unisula, Saleh menyoroti berbagai dampak negatif yang sering terjadi akibat pembangunan bendungan sebagai bagian dari PSN. 

Studi kasus di dalam penelitian ilmiahnya mencakup proyek bendungan, jalan tol, pembangunan Kawasan industri dan pembangunan besar. 

Perhatian dalam penelitian mengenai aspek ekologis lingkungan tentang perubahan fungsi lahan besar yang telah mengakibatkan kehilangan lahan, migrasi paksa penduduk, kerusakan lingkungan, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati.

"Yang jadi permasalahan pembangunan jalan tol, pembangunan Kawasan industri dan pembangunan besar dengan perubahan fungsi lahan besar sering kali menyebabkan penggusuran warga, hilangnya sumber mata pencaharian, dan rusaknya ekosistem setempat, dan juga dalam Pembangunan bendungan," katanya. 

"Selain itu, penambangan material untuk keperluan konstruksi sering memicu deforestasi dan mengganggu stabilitas ekologi," tambah Saleh, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah ini. 

Menyinggung dampak lingkungan atas pembangunan, teori Saleh juga menjadikan Pancasila Sebagai Dasar. Kaitan penelitian dihubungkan teori keadilan Pancasila sebagai landasan utama dalam disertasinya. 

Teori ini menempatkan keadilan sebagai upaya untuk melindungi dan menjamin hak dasar manusia secara proporsional, dengan berpedoman pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan persamaan sosial. 

"Pendekatan keadilan Pancasila memberikan kerangka untuk memastikan bahwa regulasi PSN tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga melibatkan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat," jelasnya.

Sebagai teori terapan, Saleh juga mengajukan Teori Hukum Progresif yang melihat hukum sebagai alat yang fleksibel dan dinamis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

"Hukum tidak boleh kaku dan hanya berorientasi pada teks formal. Namun fungsi hukum, harus menjadi dokumen hidup yang selalu mencari makna keadilan dalam konteks masyarakat yang dinamis dan kompleks," tambahnya.

Mengingatkan risiko ketidak adilan Ekologis

Saleh menjelaskan, bahwa pembangunan infrastruktur berskala besar, seperti jalan tol termasuk bendungan, sering kali mengabaikan aspek ekologis yang berdampak jangka panjang. 

Akibatnya kerusakan ekosistem, seperti hilangnya jalur migrasi ikan akibat bendungan, penurunan kualitas air, sampai berkurangnya keanekaragaman hayati, menjadi masalah serius yang selama ini jarang mendapat perhatian.

"Ketika masyarakat terdampak tidak hanya kehilangan tempat tinggal tetapi juga sumber mata pencaharian, maka tujuan pembangunan sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan sosial tidak tercapai," jelas Saleh.

Maka ketika ekologis tak diperhatikan biasanya berdampak secara langsung memunculkan berbagai masalah baru berupa kerusakan lingkungan, dan rawan menyebabkan bencana longsor atau banjir akibat perubahan struktur tanah dan hilangnya vegetasi. 

Saleh mengusulkan agar regulasi PSN direkonstruksi dengan mengintegrasikan prinsip keadilan ekologis dan perlindungan lingkungan. 

"Dengan demikian, butuh regulasi supaya mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan dengan tetap menjaga keseimbangan ekologis," usulan Saleh. 

Menanggapi itu semua sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Saleh memberikan dukungan dan meminta pemerintah lebih memperhatikan masyarakat yang terdampak PSN. Sehingga pembangunan infrastruktur tetap berjalan tetapi tidak sampai mengorbankan lingkungan. 

"Selain berpedoman aturan hukum, tetapi juga soal komitmen moral untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan, manusia, dan alam. Inilah bentuk tanggung jawab kita kepada generasi mendatang," dukung Saleh.