Semarang - Hasil yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mendapatkan apresiasi. Namun, tentu tetap ada berbagai saran ingin disampaikan sebagai perhatian.
- Potensi Dalam Daerah Sebaiknya Diangkat Memajukan Perekonomian, Kebudayaan, Dan Bidang-bidang Lain
- Pengamat Transportasi Sarankan Pemprov Jateng Perbaiki Layanan Transportasi Untuk Majukan Berbagai Sektor
- Mantan Ketua DPRD Rukma Setyabudi: Masih Banyak Perlu Diperbaiki Pemerintah Luthfi-Yasin
Baca Juga
Riyanta politikus PDI-P Mantan Anggota Komisi II DPR-RI menyebut, kinerja pemerintah daerah walaupun tanpa terlihat sisi buruknya tetap perlu perhatian bersama untuk dijadikan saran dan masukan.
Menurutnya, pemerintahan Jateng ini mengusung keterbukaan kepada publik. Model diterapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat menyampaikan informasi dan keluhan. Namun, pemerintah daerah juga mudah menyelesaikan permasalahan.
"Sebaik apa pun pemerintah berjalan, usulan dan kritik pasti dibutuhkan untuk tujuan membangun kinerja semakin baik. Kita apresiasi pemerintahan ini memberikan keterbukaan besar atas informasi dan saran kepada masyarakat, sehingga bisa memberikan usulan dan kritik," ucap Riyanta, saat diberi kesempatan menyampaikan materi dalam FGD RMOLJateng bertemakan Catatan 100 Hari Pemerintahan Luthfi-Yasin, Rabu (07/05).
Apresiasi juga atas gaya pemerintahan, Riyanta tegas menilai, bila pemerintah berlaku mengayomi ke bawah dan memberikan perhatian seluruh aspek-aspek tentu juga kepada masyarakat.
Riyanta mencermati ketegasan pemerintah daerah mengatur rumah tangga sampai turun ke desa. Selama ini, ia menilai, problem terberat soal berhadapan kasus penyelewengan hingga korupsi tetapi ditutup-tutupi rapat sengaja demi aib tak terbongkar.
"Jika pemerintahnya tegas maka masyarakat sebagai rakyat juga akan merasakan kepemimpinan berdampak. Kita harus apresiasi bahwa sudut pandang gaya pemerintahan sebagai pengayom masyarakat itu tepat dengan kebutuhan yang sesuai. Apalagi, sejak dulu kasus-kasus seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang sering ditemukan, jika tegas ditertibkan maka itu akan jadi hak masyarakat," katanya.
Karena itulah, Riyanta menyarankan agar sistem pemerintahan terbuka memudahkan tersampaikannya suara dari bawah.
"Bila perlu disampaikan ke pemerintah pusat, 'kan ada media dan NGO. Harapan saya bisa melihat semua secara hukum. Saya ingin pemerintahan ini melihat utuh dengan komitmen-komitmen yang bersih," ucap Riyanta. 
- Bupati Sukoharjo Canangkan Unit Kerja Zona Integritas Dan Desa Antikorupsi
- Renovasi Gedung Arofah, Dedy Yon: Ruang Silahturahmi Dan Perberdayaan Masyarakat
- Dokter Spesialis Jemput Bola Ke Desa, 268 Warga Rembang Terlayani Program Spelling
