Perlu transparansi tata kelola vaksinasi Covid-19 agar masyarakat memahami dan yakin akan kemampuan vaksin tersebut dalam membentuk kekebalan tubuh terhadap Covid-19.
- Akselerasi Capaian UHC, BPJS Kesehatan Luncurkan Program Pesiar
- Pro Kontra Dibalik Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Remaja, Begini Respon IPNU Jateng
- 60 Persen Warga Jateng Telah Divaksinasi
Baca Juga
Perlu transparansi tata kelola vaksinasi Covid-19 agar masyarakat memahami dan yakin akan kemampuan vaksin tersebut dalam membentuk kekebalan tubuh terhadap Covid-19.
"Saat ini masyarakat bertanya-tanya bagaimana posisi Indonesia terkait pengadaan vaksin, kapan vaksin itu bisa diaplikasikan. Saat ini di tengah hiruk pikuk masalah omnibus law UU Cipta Kerja, soal ketersediaan vaksin Covid-19 memang menjadi harapan masyarakat untuk keluar dari krisis akibat pandemi," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/10).
Menurut Lestari, harapan masyarakat dengan kehadiran vaksin Covid-19 akan menuntaskan banyak masalah saat ini membuat ekspektasi masyarakat terhadap vaksin tersebut sangat tinggi.
Karena itu, Rerie sapaan akrab Lestari, berharap sejumlah tahapan dalam proses menuju ditemukan dan diproduksinya vaksin bisa disosialisasikan kepada masyarakat.
Selanjutnya, menurut Rerie, Pemerintah juga mempersiapkan perencanaan yang matang untuk proses distribusi dan pengaplikasian vaksin Covid-19 produk dalam negeri itu.
Dengan sejumlah informasi tersebut, menurut Legislator Partai NasDem itu, diharapkan masyarakat bisa menyikapi kondisi di masa pandemi Covid-19 ini dengan lebih bijaksana dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.
Sementara itu Menteri Riset dan Teknologi Indonesia/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Indonesia, Bambang Brodjonegoro menegaskan dalam kasus Covid-19 ini peluang terbesar untuk mencapai herd immunity adalah dengan pemberian vaksin.
Pengembangan vaksin, menurut Bambang, terutama menguji efektivitas dan safety.
Meski begitu, menurut Bambang, Pemerintah sudah menjajaki kerja sama dengan pihak swasta untuk memproduksi vaksin buatan dalam negeri, selain Biofarma.
Bambang memperkirakan, baru pada kuartal III-IV 2021 vaksin Covid-19 sudah dapat diaplikasikan ke masyarakat.
Dia juga sepakat bila pola komunikasi kepada masyarakat soal vaksin Covid-19 harus disampaikan dengan transparan dan cara yang tepat dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat untuk mencegah keraguan.
- Dukung Program Pemerintah, PT SAMI Salurkan CSR Melalui Program Donasi JKN
- Pj Wali Kota Salatiga Pastikan Hak Petugas KPPS yang Sakit Saat Bertugas, Terpenuhi
- Pro Kontra Dibalik Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Remaja, Begini Respon IPNU Jateng
