Ombudsman Jateng Tegaskan Tak Ada Pengaduan Pelaksanaan SKD CPNS Kemenkumham Jateng

Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida mengatakan tidak ada aduan yang masuk ke pihaknya terkait pelaksanaan Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Jawa Tengah.

Baca Juga

"Bicara kompetensinya, sampai sekarang tidak ada aduan. 'Ya' kata kuncinya tidak ada aduan," kata Siti Farida di Universitas Negeri Semarang (UNNES), Kamis (4/11).

Kenapa, lanjut dia, karena memang pihaknya mendorong para peserta seleksi langsung menyelesaikan masalahnya di tempat.

Pihaknya sebelumnya, juga telah melihat bagaimana ada pojok-pojok aduan dan informasi yang diselenggarakan oleh panitia, sehingga sekaligus meminta meminimalisir masalah-masalah yang terjadi.

Ia berharap proses seleksi berjalan lancar, sesuai ketentuan yang berlaku.

"Harapannya sampai dengan akhir nanti semuanya clear. Dan kalaupun nanti ada aduan tentu kita akan selesaikan sesuai dengan ketentuan," pasalnya.

Sejauh ini, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah memiliki pengalaman yang sangat baik dengan Kementerian Hukum dan HAM begitu ada aduan dan memang prosedurnya sesuai saat itu juga dilakukan korektif.

Sementara, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Komjen Pol Andap Budhi Revianto mengingatkan menyinggung soal potensi kecurangan.

Menurut Sekjen, pihaknya telah melakukan langkah-langkah antisipatif. Termasuk, dari informasi disampaikan kepada jajaran Kanwil seluruh Indonesia. Bagaimana modus operandinya, bagaimana cara prakteknya, apa yang harus dikerjakan petugas untuk mengantisipasi dan semoga kedepannya dapat merekrut para generasi muda yang tidak curang generasi muda yang fair karena belajar.

"Salah satunya dengan menginformasikan tentang kecurangan yang dilakukan oleh peserta yang terjadi di Sulawesi Selatan," tegas Sekjen.

Komjen Pol Andap Budhi Revianto pun memberikan pengarahan singkat Sekjen juga menyampaikan hal serupa.

"Saya percaya kemampuan adek-adek semua. Percayalah pada kemampuan diri sendiri, ini sudah final. Tunjukkan kemampuan dengan optimal, saya tunggu pengabdiannya di Kemenkumham," pesannya kepada para peserta yang sedang menunggu waktu seleksi.

Kepada media, usai pemantauan, Andap mengungkapkan pandangannya terhadap proses seleksi. Terkait pelaksanaannya (seleksi), seluruhnya mengutamakan protokol kesehatan.

"Kemudian yang kedua juga, (dari) registrasi sampai dengan pelaksanaannya di sini, ada pemisahan bagi pendaftar yang hamil, disabilitas termasuk juga yang lain," ungkapnya memberikan gambaran.

Didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, A Yuspahruddin, Kepala Biro Kepegawaian, Sutrisno, dan Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah, Sekjen lebih dulu melihat tahapan-tahapan yang harus dijalani oleh para peserta.

Mulai dari layanan informasi dan aduan, pemeriksaan dokumen kesehatan, pemberian pin seleksi, penitipan barang, ruang tunggu, hingga control room tak luput dari perhatiannya.

Selama 17 hari berlangsung, proses seleksi selalu dipantau oleh berbagai pihak, baik internal maupun eksternal.

Senada, Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah, A. Yuspahruddin menjamin bahwa seleksi ini transparan dan bersih dari unsur KKN.

"Kami jamin bersih. Ya itu tadi jangan sampai peserta karena keinginannya yang luar biasa (jadi PNS), akhirnya mencari-cari tempat untuk bisa membayar (calo), " tegasnya.

Terkait protokol kesehatan, Kakanwil mengatakan penerapan prokesnya sangat ketat dan memberikan perlakuan khusus bagi kaum rentan dan penyandang disabilitas.

"Kita menerapkan protokol kesehatan. Jadi mulai dari depan mereka harus cuci tangan. Disiapkan hand sanitizer, jarak juga diatur. Masuk pun harus bawa surat keterangan antigen," jelasnya.