Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segara memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno.
- Nyicip Tahu Salatiga, Andika Perkasa: Kita Batasi Suplay dari Luar Negeri
- Bergerak 1912 se-Tegal Raya Dukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024
- Anang Abidin, Bakal Calon Wali Kota Magelang Partai Demokrat
Baca Juga
Anggota Komisi VI DPR RI, Juliari Batubara mengatakan, hal itu guna meminta penjelasan terkait beredar luasnya rekaman percakapan telepon yang diduga Rini Soemarno dengan Direktur Utama PLN, Sofyan Basir.
Dalam percakapan itu, keduanya diduga membahas soal pembagian saham proyek-proyek storage LNG di beberapa daerah yang melibatkan kakak kandung Rini, Arie Soemarno.
"Presiden juga harus panggil Dirut PLN untuk meminta penjelasan," jelas Juliari kepada wartawan di Jakarta, Rabu (2/5) seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL
Juliari mengatakan, ada pelanggaran serius apabila percakapan Rini-Sofyan benar adanya. Karena, sudah pasti keduanya tidak menjalankan prinsip good governance dengan benar.
"Ini tentu pelanggaran serius karena melibatkan saudara kandungnya dalam urusan proyek-proyek di lingkungan BUMN," tegas politisi PDI Perjuangan itu.
"Kasus ini harus ditindaklanjuti oleh Presiden, supaya terang benderang di mata publik. Jangan sampai publik tidak tahu masalah yang sebenarnya, karena "MN" dalam "BUMN" harus diingat, adalah Milik Negara. Bukan milik segelintir orang saja," sambung Juliari.
Dia menekankan, kasus ini merupakan momentum yang sangat baik bagi Jokowi untuk mengevaluasi kinerja Menteri Rini dalam menjalankan tugasnya.
"Menteri BUMN sudah berbuat yang terbaik untuk negara, atau belum," demikian Juliari. 
- SPIN: Prabowo Tetap Patriotik untuk Jadi Pemimpin Indonesia
- Dukung Prabowo-Gibran, Maruarar Merasa Dihargai dan Dimanusiakan: Siap Gaspol Menang Sekali Putaran
- Tok! Agustin-Iswar Sah Jadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih
