Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin mengatakan, terkait rencana pembangunan bandara Jenderal Soedirman Purbalingga pihaknya telah melaksanakan berbagai survei sondir tanah, survei topografi, termasuk bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam hal survei permintaan jasa angkutan udara masyarakat.
- Dukung Pengentasan Kemiskinan Ekstrim, Semen Gresik Salurkan Rp 215 Juta untuk Desa di 5 Kabupaten Jawa Tengah
- Sangat Disayangkan Akuisisi Saham Freeport Baru Sebatas Kemungkinan
- Gerbong Ekonomi KA Jayabaya New Generation, Cek Harga Terbarunya
Baca Juga
Pada perkembangan terkini menurutnya masih ada kendala-kendala teknis yang harus disusun ulang bersama dengan pihak TNI AU," kata Muhammad Awaludin saat menerima kunjungan Plt Bupati Purbalingga Dyah hayuning Pratiwi, Selasa (18/9) di Jakarta.
Bupati dan rombongan sengaja datang ke Jakarta untuk memastikan rencana pembangunan bandara yang dinilai masih stagnan.
Menurut Muhammad Awaludin, Bandara JB Soedirman ini merupakan calon bandara berjenis civil enclave airport atau pangkalan udara militer (TNI AU) yang juga digunakan untuk kepentingan sipil.
Kami harus ada kesepakatan dengan TNI AU terkait batas-batas DLKr (Daerah Lingkungan Kerja). Nantinya kesepakatan itu akan menjadi acuan aset yang akan di gunakan AP II untuk membangun bandara," katanya dalam rapat di Gedung 600 Ruang Wijaya Kusuma PT Angkasa Pura II, Tangerang.
Ketika itu sudah disepakati maka bisa Kementerian Perhubungan membuat keputusan dan diproses menjadi Rencana Induk Bandar Udara. Masterplan konseptual disain, basic design dan DED yang dibuat oleh AP II yang sudah didasari DLKr terbaru bisa ditindaklanjuti dengan pembangunan. Sesuai rencana, pembahasan antara AP II dengan TNI AU termasuk dengan Danlanud JB Soedirman akan dilaksanakan pada pekan ini.
Posisi kita (AP II) hanya jadi fungsi kordinasi dengan TNI AU, kita harus paham birokrasi mereka yang berjenjang. Kita juga harus paham mereka juga menggunakan pangkalan udara sebagai latihan militer dan operasional militer dan itu adalah mandatory," katanya.
Selain persoalan tarik ulur mengenai DLKr, Awaluddin juga memberi masukan kepada Pemkab Purbalingga khususnya untuk menarik minat publik baik untuk keperluan pergi (take off) maupun datang (landing) ke Purbalingga dengan menggunakan jasa angkutan udara. Ia mengambil referensi contoh Banyuwangi yang mampu mendatangkan orang datang/wisatawan dengan pesat. 
- Kelola Lingkungan secara Berkelanjutan, Pertamina Patra Niaga Jawa Bagian Tengah Raih Empat Proper Emas
- Bank bjb Hadirkan Kepemilikan Rumah DP Nol Persen
- Sangat Disayangkan Akuisisi Saham Freeport Baru Sebatas Kemungkinan
