Pemerintah Ingatkan: Tak Ada Ruang Untuk Pemerintahan Khilafah Di Bumi Indonesia

Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional/ Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman. Dokumentasi
Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional/ Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman. Dokumentasi

Jakarta - Instruksi tegas Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional/ Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, kepada penegak hukum agar responsif terhadap gejala munculnya gerakan khilafah. Ini merupakan tanggapan atas pemumculan demo Khilafah yang terjadi di Garut, Jawa Barat, di awal Desember lalu.

“Semua aparat (khususnya aparat hukum) harus segera mengindetifikasi  secara cepat dan tepat jika melihat gerakan yang mengindikasikan kepada pembentukan pemerintahan Khilafah. Setiap pemunculan-pemunculan (demo khilafah) harus ditindak secara cepat jangan sampai membesar dan pelaku yang  ditangkap agar diproses secara hukum,” ujar Dudung.

Sebagaimana pemberitaan sebelumnya, masyarakat Garut dikejutkan dengan kehadiran ratusan pendemo. Pentingnya mendirikan sistem pemerintahan khilafah di Indonesia menjadi topik utama dari aksi mereka.

Menurut Dudung, aksi ratusan pendemo pengusung khilafah sarat dengan kepentingan politik, terlebih kabupaten Garut, dan mayoritas wilayah di Indonesia.

“Pemerintah dan masyarakat Indonesia yang kental dengan kebhinnekaan dan kedinamisannya, tidak akan memberikan ruang  bagi perkembangan sistem ideologi dan pemerintahan khilafah di seluruh wilayah Indonesia,” tegasnya.

“Itu kelihatannya nuasannya politis, jadi khilafah di Indonesia itu tidak ada sebenarnya, kalau ada pasti akan didtindak secara tegas oleh aparat hukum,” kata dia.