Penjabat Bupati Batang Upayakan 291 Perawat di Batang Ikut Seleksi PPPK

Sekitar 25 persen perawat di Kabupaten Batang masih berstatus non Aparatur Sipil Negara (ASN). Rinciannya, 291 perawat dari 1.137 perawat Kabupaten Batang yang masih non ASN.


"Kami akan mengupayakan perawat non ASN di Batang untuk bisa ikut seleksi PPPK," kata Penjabat Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki saat peringatan HUT Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) di GOR Sarengat, Jumat (17/3). 

Ia menyebut, perawat menjadi salah satu ujung tombak penanganan Covid-19 di Batang. Meski ada PNS atau belum, mereka tetap profesional menjalankan tugasnya. 

Di sisi lain, Lani berharap, perawat yang tergabung Dewan Pengurus Daerah (DPD) PPNI dapat menjadi mitra Pemkab Batang untuk pelayanan kesehatan termasuk masalah stunting. 

Ketua DPD PPNI Kabupaten Batang, Moh Fajeri menyampaikan, sejak awal berdiri PPNI selalu bersinergi dengan pemerintah. Pihaknya pun melakukan program pendampingan untuk mengentaskan stunting.. 

Selain itu untuk meningkatkan profesionalitas, perawat di Kabupaten Batang juga telah menerima pelatihan Basic Trauma and Cardiac Life Support (BTCLS). 

Ribuan orang mengikuti skrening kesehatan gratis yang digelar Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPD PPNI) Batang di GOR Sarengat. Masyarakat tampak antusias memanfaatkan cek kesehatan gratis ini. 

Ketua DPD PPNI Batang, M Noh Fajeri menyebut bahwa kegiatan di GOR Sarengat dakam rangka HUT PPNI ke 49 dan HUT Kabupaten Batang ke 57. 

"Sebelumnya kami sudah melakukan skrining di 15 kecamatan. Hari ini adalah puncaknya," tuturnya, Jumat (17/3). 

Pihaknya menyediakan cek gula darah, pemeriksaan fisik, pemeriksaan telinga, pemeriksaan tekanan darah dan lain sebagainya. Selain itu, pihaknya juga membagi 25 paket makanan tambahan gizi bagi anak stunting 

Fajeri menyebut paket makanan untuk penderita stunting aenilai Rp200 ribu. Selain itu, juga ada bantuan paket sembako kepada keluarga ODGJ (orang dengan gangguan jiwa). 

Harapannya, bantuan itu bisa meringankan keluarga pasien ODGJ. Sebab, tidak sedikit keluarga para pasien kesulitan berobat karena terkendala masalah ekonomi. Kalaupun punya BPJS Kesehatan, kadang terkendala biaya transport dan sebagainya. 

"Target skrining kesehatan ini kita tergetkan mencapai 1.600 orang. Angka itu termasuk skrining kesehatan sebelumnya di kecamatan-kecamatan," jelasnya.