Tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak hanya terbatas pada pemberian opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), tetapi juga bertanggung jawab memastikan akuntabilitas dan transparansi anggaran, sehingga program-program yang dijalankan dapat benar-benar menjangkau kesejahteraan masyarakat.
- Ribuan Kepala Desa di Jateng Bakal Dibekali Antikorupsi
- DPRD Jateng Sambut Kembalinya Status Bandara Ahmad Yani
- Mediasi PT KRI, PLN Blora, dan Warga Hasilkan 2 Point Kesepakatan
Baca Juga
Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah, Karyadi, setelah acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) di kantor BPK Jalan Perintis Kemerdekaan Semarang, Kamis (15/8).
Karyadi, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, kini resmi memimpin BPK Jawa Tengah menggantikan Hari Wiwoho yang kini menjabat sebagai Inspektur Penegakan Integritas Inspektorat Utama BPK.
Karyadi menekankan bahwa Jawa Tengah merupakan barometer nasional dalam pengelolaan laporan keuangan. Ia mengajak 36 pemerintah daerah (pemda) di Jawa Tengah untuk bersinergi dalam mempertahankan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Karyadi juga menyatakan bahwa pendekatan yang akan digunakannya di Jawa Tengah akan disesuaikan dengan karakteristik dan budaya komunikasi yang lebih santai dan lembut. Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas dan akuntabilitas laporan keuangan, dengan fokus utama pada kesejahteraan masyarakat.
"BPK bukan hanya sekedar memberikan opini, tetapi harus memastikan kesejahteraan masyarakat terwujud. Pengelolaan keuangan yang baik harus benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat," tegas Karyadi saat jumpa pers pada wartawan Kamis (15/8)
Anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit, dalam sambutannya menambahkan bahwa promosi, rotasi, dan mutasi adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga budaya organisasi BPK yang berlandaskan independensi, integritas, dan profesionalisme. Sertijab ini, menurutnya, juga penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder dan mitra kerja BPK di Jawa Tengah.
Acara ini dihadiri oleh Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara V BPK RI Ahmadi Noor Supit, Auditor Utama Keuangan Negara V Slamet Kurniawan, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, serta seluruh kepala daerah dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
- Ribuan Kepala Desa di Jateng Bakal Dibekali Antikorupsi
- DPRD Jateng Sambut Kembalinya Status Bandara Ahmad Yani
- Mediasi PT KRI, PLN Blora, dan Warga Hasilkan 2 Point Kesepakatan
