Kebijakan Kementerian Agama mengeluarkan rekomendasi 200 nama mubalig seolah melupakan bahwa di Indonesia ada banyak sekali ulama.
- PKB Grobogan Harapkan Koalisi Calon Tunggal
- Pendaftaran Caleg PKS Salatiga Sempat Terkendala
- PKB Tak Tandatangani Hasil Pleno, Siap Melapor ke Bawaslu Semarang
Baca Juga
"Dia daftar 200 mubaligh, yang lain bagaimana?" tanya Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (21/5) dikutip dari Kantor Berita RMOL
Fahri menyebut daftar ratusan mubaligh sebagai kebijakan konyol yang dilakukan oleh orang-rang kurang pekerjaan.
Fahri mengingatkan, tugas pemerintah itu mengawasi konten ceramah. Bukan siapa yang boleh berceramah atau tidak.
"(Rekomendasi ulama) bukan urusan pemerintah, itu urusannya asosiasi mubaligh,"tegasnya.
- Nasdem Tarik Dukungan dari Yoyok Sukawi di Pilwakot Semarang, Bergabung dengan Koalisi Dico?
- Jokowi Sangat Mungkin Tak Nyapres, Pertemuan Di Istana Cuma Bungkus
- Presiden PKS Adakan Temu Kader dan Kujungan Ke Petani Garam Pati
