- Peringatan Hari Otda Ke-29, Bupati Blora Dorong Tata Kelola Transparan Dan Akuntabel
- Wabup Purbalingga: Bansos Tak Boleh Salah Alamat
- Audiensi ADKASI Dan ADPSI Kepada Dirjen OTDA Kemendagri Demi Perkuat Sinergi Otonomi Daerah
Baca Juga
Wonosobo - Untuk mencegah terjadinya praktik politik uang menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, Roadshow Bus Antikorupsi KPK di Kabupaten Wonosobo turut membawa kampanye Hajar Serangan Fajar.
Pasalnya, praktik politik uang masih sering ditemukan di masa tersebut, sehingga dapat membuat biaya politik mahal dan menyebabkan sistem demokrasi tak akuntabel serta berpotensi korupsi.
"Melalui roadshow Bus KPK ini kami juga menghimbau kepada semua warga menjelang Pilkada ini untuk menolak politik uang dan hajar serangan fajar," ungkap Direktur Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi KPK RI, Dian Novianti saat ditemui disela-sela acara, Kamis (04/07).
Menurutnya, roadshow bus KPK ini merupakan salah satu untuk mewujudkan pendidikan anti korupsi. Melalui bus ini, pihaknya lebih mendekatkan lagi KPK dengan masyarakat sehingga diharapkan edukasi anti korupsi bisa mudah diterima dan diterapkan.
"Jadi Bus Anti Korupsi hadir di Kabupaten Wonosobo ini untuk mengajak semua elemen masyarakat di Wonosobo untuk secara bersama-sama kita melakukan edukasi anti korupsi di lingkungan kita," katanya.
Dengan begitu, pendidikan anti korupsi bisa dilakukan di semua kalangan dari usia anak-anak hingga orang tua. Mengingat, pembelajaran anti korupsi sangat dibutuhkan, seperti menjaga integritas.
"Berbagai kegiatan digelar dalam acara Roadshow Bus KPK ini. Kami undang semua elemen masyarakat untuk menghadiri dan meramaikan acara ini serta berpartisipasi dalam pendidikan anti korupsi ini," bebernya.
Sementara itu, Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat mengungkapkan, jika politik tanpa uang di Kabupaten Wonosobo sudah berhasil diterapkan dalam Pilkada tahun 2020 lalu.
"Pilkada tahun 2020 lalu kita sudah mewujudkan pilkada tanpa politik uang. Dan untuk tahun 2024 ini, mari bersama-sama Wujudkan Pilkada Jilid Ke 2 tanpa politik uang," jelasnya.
Lebih lanjut, komitmen untuk melakukan pendidikan anti korupsi demi mencegah segala bentuk tindakan korupsi telah dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo. Salah satunya dengan telah dibentuknya desa anti korupsi di Desa Semayu, Kecamatan Selomerto.
"Baru ada satu desa anti korupsi dan ini sedang berproses 2 desa lagi. Sehingga nantinya ada 3 desa anti korupsi di Wonosobo," tandasnya. 
- NGOPI Berhasil Kuak Rahasia Kecantikan Bersama Dr. Ratih Nuryanti
- Tim Dinparta Dan Satpol PP Serbu Pujasera Demak
- Pedagang Rod As Kadilangu Serbu Jepara Dan Berkolaborasi Emas Dengan Dinparta Demak
