Partai Golkar dinilai masih bisa pindah haluan untuk bergabung dengan Partai Demokrat dalam mengusung Airlangga Hartarto sebagai capres.
- Deklarasi Lilis-Zaeni, Didukung Enam Mantan Bupati Kebumen
- Bawaslu Karanganyar Siap Awasi Tahapan Kampanye Pemilu 2024
- KeberadaanPoros Tengah Membuat Politik Karanganyar Semakin Dinamis
Baca Juga
M. Subur Sembiring mengatakan hal tersebut bisa saja terjadi, jika PDIP menunjuk kadernya menjadi Cawapres Joko Widodo.
Meski hal tersebut belum terjadi namun situasi ini pembuka jalan bagi Partai Demokrat untuk membangun komunikasi dengan Golkar dalam membanung koalisi jelang Pilpres 2019.
"Kalau PDIP mengambil cawapres Jokowi dari kadernya, Golkar pasti punya hitungan-hitungan tersendiri, Golkar masih bisa kemana-mana, sehingga Demokrat perlu bangun komunikasi dengan Golkar," ujar Subur di Resto Bumbu Desa, Cikini, Jakarta kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, (8/7).
Rajawali Nusantara sebagai sayap Partai Demokrat memiliki kewenangan untuk mengusulkan langkah dan strategi partai dalam menghadapi Pileg dan Pilpres 2019. Maka dari itu, Subur bersama jajarannya melakukan konsolidasi guna merumuskan strategi tersebut.
Menurutnya dengan dinamika yang ada, peluang Demokrat menggandeng Golkar sangat tinggi, walaupun masih ada kendala yang menghampiri. Salah satunya kapasitas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ketika disandingkan dengan Golkar hanya menjadi RI 2 alias cawapres, tidak bisa sebagai RI 1.
Ia yakin kemungkinan Demokrat bersama Golkar dan partai lainnya membentuk satu koalisi masih terbuka hal ini didasari kedinamisan politik yang berubah sewaktu-waktu.
"Kita lihat ada papan-papan parpol berdasarkan Pemilu 2014, pertama PDIP, kedua Golkar, ketiga Gerindra dan keempat baru Demokrat, AHY tahu diri kalau kita menggandeng Golkar," bebernya. 
- SPIN: Prabowo Tetap Patriotik untuk Jadi Pemimpin Indonesia
- Cagub Jateng dari PDIP Harus Kantongi Tiga Kriteria
- AHY: Pembatasan Masa Jabatan Untuk Mencegah Kekuasaan Absolut
