Sidak PPDB, Ombudsman: Jumlah Pengaduan Menurun

Ombudsman Republik Indonesia melakukan sidak terkait penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK di Provinsi Jawa Tengah di Kota


Ketua Ombudsman RI, Mokhamad Najih memimpin langsung rombongan Tim pemantauan pelaksanaan PPDB di 2 (dua) titik layanan yakni Posko Pelayanan PPDB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan SMA Negeri 5 Semarang.

Pada pemantauan PPDB di SMA Negeri 5 Semarang, Ketua Ombudsman RI secara langsung meninjau proses pelaksanaan PPDB dengan didampingi Panitia PPDB SMA Negeri 5 Semarang. 

”Secara umum, panitia PPDB telah memiliki kesiapan yang baik dan pelaksanaan PPDB berlangsung lancar," ungkap Najih, dalam siaran pers, Jumat (1/7).

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah, Siti Farida menyampaikan, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah, yakni kuota jalur zonasi dan prestasi, karena temuan di lapangan, masih ada wilayah Kecamatan yang tidak memiliki sekolah di wilayahnya, menyebabkan hak-hak Calon Peserta Didik untuk mengakses layanan pendidikan yang disediakan pemerintah menjadi tidak terpenuhi.

Selanjutnya, rombongan Ombudsman RI melakukan pemantauan di posko pelayanan PPDB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Pada posko tersebut,  tersedia berbagai loket pelayanan untuk menyelesaikan permasalah terkait Zonasi, Jalur Afirmasi, Perpindahan dan Prestasi, serta dapat menyelesaikan berbagai masalah teknis PPDB yang dialami masyarakat.

Tim Ombudsman RI juga melakukan uji petik terhadap data pelaksanaan PPDB dengan hasil bahwa proses pelaksanaan administrasi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Jumlah konsultasi pengaduan dan laporan yang masuk ke Ombudsman mengalami penurunan dibanding tahun lalu, menjadi pertanda bahwa pelaksanaan PPDB tingkat SMA/SMK di Jawa Tengah mengalami perbaikan," ungkap Farida.

Kegiatan pemantauan PPDB oleh Ombudsman RI dilakukan setelah kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Ombudsman RI dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

 “Pemantauan ini merupakan sinergi Pengawasan antara Ombudsman RI dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat," pungkas Farida.