Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 terancam kacau. Pasalnya Bawaslu Provinsi Jawa Barat hasil seleksi diisi orang-orang yang sangat patut diduga sangat kental dengan nepotisme.
- Pilus Tegaskan PDIP - Gerindra Tak Ada Masalah Pasca Kasus Penganiayaan Kader
- Calonnya Mengundurkan Diri Dari Bursa Wali Kota, PDI Perjuangan Salatiga Siap Berkoalisi Asal Tidak dengan PKS
- Kabar Sudaryono Batal Maju Pilgub Jateng, Jaringan Relawan Ahmad Lutfi di Kudus Angkat Topi
Baca Juga
Salah satunya dengan komposisi tujuh orang hasil seleksi, yang berpotensi menjadi biang kekacauan karena Bawaslu RI dinilai mengabaikan unsur keterwakilan elemen masyarakat lain dan sebaran wilayah.
Sekjen Ikatan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (IKA GMNI), Radjoki Sinaga mengatakan, komposisi Bawaslu seperti itu menunjukkan kualitas pelaksanaan Pemilu yang rendah.
"Masa ada tiga orang dari kota yang sama. Memangnya tak ada lagi dari kota kabupaten lain yang mumpuni. Kemanakah azas proposionalitas itu," ujar Radjoki Sinaga di Jakarta, dikutip dari Kantor Berita
Menurut Radjoki, telah terjadi pengambilalihan atau sabotase Bawaslu Jabar secara tersistematis dan terstruktur melalui seleksi. "Yang tentunya memiliki tujuan tersembunyi di Pemilu 2019," imbuhnya.
Untuk itu, lanjut Radjoki, jika Bawaslu RI, terutama yang bukan dari Jawa Barat tidak paham kondisi tanah Pasundan maka jangan berharap Pilgub Jabar 2018 berjalan lancar dan aman.
"Kami tidak perlu sebut siapa yang main di Bawaslu RI. Yang jelas desain penguasaan Bawaslu sejak dini untuk Pemilu 2019 sudah sangat kentara. Tinggal nanti kita buktikan bersama dalam perjalanan,"ujarnya.
Memang, kata Radjoki, publik tak ada yang protes atas hasil seleksi ini sebab yang namanya penentuan siapa yang lolos adalah wewenang Bawaslu RI. Namun publik dapat menilai dan memantau terus kalau melihat komposisi latar belakang yang lolos.
"Bahkan seolah ada pembersihan yang ke depan tentu akan ada upaya lain juga dari yang di luar mereka. Hati-hati saja, perilaku bapak-bapak selama lima tahun dipantau terus," tuturnya.
"Jangan anggap publik bodoh," ucapnya.
- Jelang Pilkada Magelang 2024, Belum Muncul Figur Calon Bupati
- Prihatin Kasus Asusila, PKB Ajak Cek Rekam Jejak Pesantren
- KPU Kabupaten Magelang Sudah Terima 3.200 Kotak Suara Pemilu
