BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan membentuk grup WhatsApp untuk menangani permasalahan peserta JKN-KIS kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN di Kabupaten Batang. Hal itu untuk memangkas birokrasi jika ada kendala terkait kepesertaan PBI JK.
- Tingkatkan Mutu Layanan Program JKN, Faskes Harus Dukung Penggunaan Produk Dalam Negeri
- Serangan DBD Mengintai, DKK Kudus Instruksikan Waspada
- DBD Menyerang Grobogan, Warga Minta Fogging
Baca Juga
"Anggotanya tidak hanya perangkat desa, bidan tapi juga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait, mulai dari dinas sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Dinkes ) hingga Dindukcapil agar tidak di pingpong (jika ada masalah)," kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan, Sri Mugirahayu di kantor Dinkominfo Batang, Kamis (25/8).
Ia menyampaikan itu di Sosialisasi Terpadu Antara BPJS Kesehatan, dan Dinas terkait Pemutakhiran Data PBI JK bersama pemerintah desa dan bidan. Faktor lain pembentukan grup WA itu adalah besarnya peserta PBI JK APBN di Kabupaten Batang yang mencapai 363 ribu jiwa.
Cici, sapaan akrabnya, menyebut bahwa data kepesertaan PBI JK BPJS Kesehatan sangat dinamis. Sejak 2021, kementrian sosial selalu mengupdate penerima PBI JK tiap bulan.
"Kemensos aktif setiap bulan ada pengaktifan dan peno aktifan , mana yang meninggal, pindah dan sebagainya. Kita harus bergerak cepat dan riil. Supaya negara ini betul-betul membayari pendudukanya yang ada. Jangan yang meninggal dibayari,"jelasnya.
Hal itu memerlukan pemutakhiran data hingga tingkat terbawah. Para perangkat desa hingga bidan harus tahu alur aktivasi hingga reaktivasi serta menyajikan data yang mutakhir.
"Ada reaktivasi yang cepat 3x24 jam, jika status non aktif peserta tidak lebih dari enam bulan. Kalau lebih dari itu mengajukan lagi," jelasnya.
Cici menjelaskan untuk warga yang kena penonaktifan kemensos bisa direaktivasi. Tentu dengan rekomendasi dari desa dan rekomendasi dinsos.
Kepala Dinsos Batang, Joko Tetuko menambahkan tugas desa adalah verifikasi dan validasi data. Setelah itu pihaknya yang bertugas mengeluarkan surat rekomendasi.
Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, Dindukcapil Batanv Cahyo Wiyanto, juga membeberkan perannya. Pihaknya memastikan keaktifan data baik NIK maupun No KK peserta atau calon peserta PBI JK.
"Kalau belum aktif akan kami lakukan klarifikasi. Kalau ada perbedaan data penduduk diusulkan dengan database, data semacam ini kami padankan dulu. Sehingga tidak ada permasalahan saat diajukan," jelasnya.
Kasi Sumber Daya Kesehatan, Bidang Pelayanan dan SDK, Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, Dinar Soraya menyebut untuk peserta PBI APBD Batang per agustus ini 32.366. Pihaknya menonaktifkan sekitar 42 ribu jiwa pada awal Juni karena keterbatasan anggaran. Sebelumnya PBI APBD Batang mencapai 87 ribu.
"Kami masih ada kuota tiap bulan 50 jiwa untuk yang kronik misalnya kanker, cuci darah dan sebagainya. Lalu, kami juga menangani yang urgent," jelasnya.
- Polres Salatiga Jemput Bola Gelar Vaksinasi Massal di Masa PPKM Darurat
- Vaksin Dosis Pertama Capai Lebih Dari 100 persen
- Anggota KPPS Pingsan Saat Pelantikan, Pj Wali Kota Pastikan Sudah Tercover BPJS
