Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Blora meminta semua pihak bertanggung jawab dan melakukan upaya mengantisipasi kasus asusila anak di bawah umur.
- Lantunan Kidung Surgawi dari Plamongan Indah...
- Plt Wali Kota Semarang Ingatkan Prokes dan Lakukan Vaksin Booster
- Gedung Rifaiyah Tetap Bisa Tampung Peserta Muktamar Nasional Meski Belum Rampung
Baca Juga
Salah satu tim TP2D, Joko Supratno mengatakan, saat ini semakin marak kasus kejahatan yang terjadi terutama mengenai kejahatan kesusilaan di kalangan masyarakat. Untuk menyikapinya, harus mencari penyebab terjadinya sebuah kejadian terlebih dulu.
"Proses-proses sampai terjadi pancabulan itu banyak hal yang dapat menjadi penyebab, salah satunya, banyak konten-konten tayangan porno di ponsel. Sementara jaman sekarang mana ada yang tidak pegang ponsel, umur 3 tahun saja sudah pegang," ucapnya, Kamis (28/9).
Menurut Joko, sebelum lanjut ke ranah hukum biasanya P3A pasti terjun terlebih dulu untuk melakukan upaya pendampingan melalui psikiater maupun psikolog.
"Karena menyangkut asusila, yang dikedepankan P3A adalah kesusilaan, soal kasus biar urusan APH kan begitu," ungkapnya.
Joko menyampaikan pihaknya belum pernah mendorong secara khusus terkait kasus pencabulan terjadi. Namun, pihaknya sering melakukan Focus Group Discussion (FGD) bersama steakholder terkait kasus tersebut.
"Kalau mendorong khusus tidak pernah. Dari awal semenjak kasus difabel dulu, kita sudah menyarankan," terangnya.
Bahkan, imbuhnya, TP2D sempat berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Bupati Blora Arief Rohman meski belum pernah secara langsung.
"Kalau secara langsung, tidak pernah, karena tujuan kami cepat selesai masalahnya, tentu tanpa menghilangkan ases praduga tak bersalah. Nah kami selaku TP2D maupun pribadi saya juga turun, mengikuti dari awal dan bahkan saya juga ngawal," jelasnya.
Dia juga menambahkan, upaya TP2D dalam meminimalisir asusila pencabulan tak terulang kembali yakni dengan melakukan seminar dan memberikan informasi edukatif.
"Berkaitan dengan mental dan psikologi warga Blora secara umum, kita galakkan seminar, atau penjelasan secara kongkrit ke bawah, mulai kades dan perangkatnya, tokoh agama. Jadi, disudutkan itu jangan, justru kita mengambil hikmahnya supaya tidak terjadi lagi dan terulang lagi. karena bahasa darurat itu kan kalau bisa tidak kita sandang," pungkasnya. 
- Pemkot Semarang Ijinkan Sahur dan Bagi Takjil di Jalanan Asal Tertib
- Pemkot Semarang Resmikan UPTD PPPA Guna Lindungi Perempuan dan Anak
- Menaker Pantau Pelayanan JKP Dan JHT Bagi Eks Karyawan PT Sritex Sukoharjo
