.jpg)
Pemerintahan Presiden Donald Trump dikabarkan berupaya untuk memboikot akses surat yang dikirim oleh para pemimpin dunia yang ditujukan untuk presiden terpilih, Joe Biden.
- Tunda Konser Perpisahan, Elton John Dikabarkan Terinfeksi Covid-19
- Perguruan Muhammadiyah Se-Indonesia Serentak Gelar Aksi Bela Palestina Selasa Ini
- Pria Ini Nekad Mengikat Seprai Demi Kabur Dari Karantina Covid-19 Di Lantai Empat Hotel
Baca Juga
Pemerintahan Presiden Donald Trump dikabarkan berupaya untuk memboikot akses surat yang dikirim oleh para pemimpin dunia yang ditujukan untuk presiden terpilih, Joe Biden.
Mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut, CNN pada Kamis (12/11) melaporkan Departemen Luar Negeri masih menyimpan puluhan surat yang dikirim oleh para pemimpin dunia untuk Biden.
Dalam laporannya, CNN menyatakan, pemerintahan Trump melarang pihak Biden untuk mengakses layanan Departemen Luar Negeri.
Alhasil, tim Biden pun melakukan hubungan dengan pemerintahan asing tanpa partisipasi Departemen Luar Negeri.
"Mereka (tim Biden) akan lebih suka menggunakan layanan Departemen Luar Negeri," kata sumber tersebut dikutip dari Kantor Berita RMOL.
Diketahui, Biden sendiri sudah mengadakan sejumlah pembicaraan telepon dengan berbagai pemimpin dunia, termasuk Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga, hingga Presiden Korea Selatan Moon Jae-in.
Pemblokiran yang dilakukan pemerintahan Trump sendiri mengikuti penolakan presiden AS ke-45 itu untuk mengakui kekalahannya dari Biden.
Sebaliknya, Trump menuding Biden telah melakukan kecurangan dalam pemilu dan berencana untuk melakukan gugatan hukum.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo juga tidak mengakui kemenangan Biden dengan mengatakan akan ada transisi yang mulus ke pemerintahan Trump periode kedua.
Dengan tidak adanya pengakuan dari Trump, Biden juga belum mendapatkan pengarahan intelijen harian yang seharusnya diberikan oleh petahana kepada presiden terpilih.
Selain itu, Administrasi Layanan Umum, badan negara yang bertugas mengatur pemerintahan transisi juga belum mengesahkan hasil pemilu yang diproyeksikan.
- PM Malaysia Siap Gelar Pemilu Juli 2022
- Pelancong dari Australia ke Selandia Baru Ditangguhkan
- Tornado Hebat Hantam Enam Negara Bagian AS
