Wakil Ketua DPRD Jateng Ingin Bentuk Postur APBD Pro Rakyat

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Quatly Abdulkadir Alkatiri mengatakan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Tengah 2020 ini harus berpihak kepada rakyat.

Baca Juga

"Kita harus mem-breakdown APBD ini sesuai kebutuhan dan menyentuh langsung masyarakat," ungkap Quatly saat ditemui disela-sela Rapat Pembahasan RAPBD tahun Anggaran 2020, Kamis (7/11) di Gedung DPRD Jawa Tengah.

Pria lulusan Jerman itu menjelaskan bahwa APBD akan di prioritaskan untuk pengentasan kemiskinan pada 14 daerah di Jawa Tengah yang masuk ke Zona merah angka kemiskinan.

Ke-14 daerah itu antara lain Kabupaten Pemalang, Klaten, Sragen, Rembang, Blora, Demak, Grobogan, Purworejo, Kebumen, Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, Wonosobo, dan Brebes.

Selain pengentasan kemiskinan, Pada RAPBD 2020 DPRD Jawa Tengah mengkonsentrasikan anggaran pada bidang pendidikan. Salah satunya dengan menyepakati penambahan SMA/SMK/SLB Negeri Jawa Tengah sebanyak 12 unit untuk siswa yang kurang mampu.

"3 SMK Negeri Jawa Tengah yang sudah berjalan hasil evaluasinya ternyata bagus, ada yang diterima di perguruan tinggi negeri, ada yang sudah bekerja, bahkan membuka lapangan kerja. Kita tambahkan jadi 12 unit, jadi total nanti ada 15 Unit SMA/SMK/ termasuk SLB Negeri Jawa Tengah dan ini adalah upaya pengentasan kemiskinan melalui bidang pendidikan," jelas Anggota DPRD asal Fraksi PKS tersebut.

Sekolahan yang akan dibangun berkonsep semi boarding, sehingga siswa yang berasal dari daerah yang jauh dari sekolah dapat ter back up operasionalnya.

Untuk pembangunan Gedung Pendidikan, Pemerintah sendiri menganggarkan Rp.2,5 M untuk setiap unitnya.

"Kami juga menganggarkan bantuan seragam kepada kurang lebih 90.000 siswa kurang mampu di tingkat SMA sederajat dengan alokasi anggaran Rp14 M, juga scale up pemberian paket sembako dari 7500 paket sembako di 6 kab/Kota menjadi 150.000 paket," ungkapnya.

Terkait pengawasan agar bantuan tepat sasaran Quatly menjelaskan bahwa nanti bantuan-bantuan ini akan di bawa langsung oleh Anggota Dewan di dapilnya masing-masing, sehingga Bantuan dapat benar-benar tersalurkan kepada masyarakat.

"Yang terpenting Bantuan ini sampai benar-benar ke warga miskin, dan Anggota Dewan juga melaksanakan apa yang dijanjikannya, yaitu menyalurkan aspirasi rakyat," pungkasnya.