Wasekjen Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengapresiasi usulan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk mengkaji ulang sistem Pilkada langsung sebab biaya politik yang tinggi dapat memicu perilaku koruptif.
- Simulasi KPU di Ngaringan, Surat Suara Malah Dibawa Pulang Warga
- Gerbang Watugong Minta Pemerintah Menjamin Pemenuhan Hak Kebebasan Beragama JAI
- Waspadai Fenomena Kamuflase Kelompok Radikal Jelang Pemilu
Baca Juga
Menurutnya, usulan Kapolri tersebut patut dikaji, terlebih mengenai dampak atau ekses yang disebabkan, semisal transaksi uang yang mendorong korupsi.
"Sebagai sebuah catatan saya kira ya penting juga dikaji mendalam," ujarnya saat di kantor SMRC, Jalan Cisadane, Jakarta Pusat, Kamis (15/3) seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL
Meski ada kekurangan, Ace menilai Pilkada langsung juga menghasilkan sisi positif, komunikasi dengan masyarakat bisa terjalin dan kesejahteraan rakyat lebih terjaga.
Menurutnya, jika nantinya ada perbaikan regulasi, ketegasan terhadap proses transaksi dan mengedepankan pendidikan menolak politik uang di masyarakat, Pilkada serentak merupan pilihan tepat.
"Nah tinggal sekarang ini kita menghitung mana yang lebih menguntungkan kepentingan rakyat atau tidak. Kalau ada orang melihat Pilkada itu berbiaya tinggi, harus cari upaya untuk Pilkada tidak berbiaya tinggi," tutupnya.
Sebelumnya, Tito menilai ada kecenderungan biaya politik tinggi sehingga terjadi politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Hal itu disampaikan saat Rapat Kerja dengan Komisi III DPR Rabu (14/3).
Menurut Tito, banyak yang terjebak politik uang karena sang calon yang terpilih tidak bisa menutupi biaya politik itu dengan penghasilannya. Karena itu, tak heran banyak kepala daerah yang terjaring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
- Mayoritas Publik Inginkan UU TPKS, Legislator Harus Segera Merealisasikannya
- Miliki Elektabilitas Tinggi, Teguh Prakosa Masuk Radar Pilwalkot Solo 2024
- 876 Orang Daftarkan Diri Menjadi Panwaslu Kelurahan di Kota Semarang
