Memasuki tahun politik menjelang pemilu pergerakan kamuflase kelompok radikal menjadi isu yang diwaspadai. Terlebih saat ini muncul fenomena banyak napiter yang mengajukan bebas bersyarat.
- Dewan Minta Pemkot Semarang Segera Lakukan Pembebasan Lahan untuk Proyek Prioritas
- Ratusan Petugas Mulai Sortir Surat Suara di KPU Semarang
- MUI: Ucapan Jokowi Tidak Etis!
Baca Juga
Kasubdit Kontra Ideologi dan Pencegahan Densus 88, Kombes Ponco Ardani SH mengatakan, fenomena kamuflase para pelaku radikal masih menjadi isu yang diwaspadai.
"Kamuflase itu bagian dari naluri untuk bertahan hidup. Dilihat data penangkapan 5 tahun terakhir ini diindikasi ditengarai ada kamuflase sebagai celah untuk tetap eksis," ungkap Kombes Ponco dalam FGD yang digelar Amir Machmud Center (AMC) dengan tema ‘Paradigma Kamuflase Pergerakan Kelompok Radikal’, di Hotel Tosan Solo Baru, Senin (17/10).
Kombes Ponco menyebutkan, kegiatan FGD ini juga bentuk benteng bahwa pergerakan itu masih ada dengan indikasi kamuflase. Ditengarai berkamuflase dilakukan dalam berbagai situasi, penampilan, pakaian dan profesi.
"Langkahnya kita rapatkan institusi terkait, karena fenomena ini tidak bisa diselesaikan Densus sendiri, harus bersama sama dengan TNI, Polri, Pemerintah, dan lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan," kata dia.
Dipertegas Abu Fida nama lain dari Syaifuddin Umar (54) eks Napiter warga Surabaya, bahwa pergerakan kelompok radikal itu masih ada dan massif, ia berharap pemerintah tidak lengah.
"Antisipasi kamuflase dengan terus mengimbangi perkembangan pergerakan kelompok radikal tersebut. Mengenai fenomena permohonan bebas bersyarat dari napiter, bisa saja itu dijadikan alasan untuk bebas, harus ada upaya menguji apakah itu taqiyah (bohong) atau benar," ungkap Abu Fida yang juga hadir sebagai narasumber FGD.
Diakui Abu Fida, upaya permohonan bebas napiter saat ini banyak dilakukan, namun prosesnya juga tidak mudah.
"Saat ini penanganan kelompok radikal ada tiga hal yang harus dilakukan, yakni pendekatan hati, disibukkan tangannya atau berkegiatan ekonomi, dan kepala yang wajib berikan pemahaman. Artinya pendampingan harus terus dilakukan jangan lengah," ungkap Abu Fida.
FGD digelar dengan mengundang peserta dari undur TNI, Polri, Kemenag, Kesbangpol atau pemerintahan dan instansi terkait. Dijelaskan Amir Mahmud dari AMC, isu ini sangat perlu dibahas karena fenomena tersebut ada, terlebih menjelang tahun politik.
"Paradigma kamuflase pergerakan kelompok radikal masih ada,dan isu ini sangat relevan menjelang tahun politik," ungkap Amir Machmud.
Amir menilai paham radikal masih berpotensi dari banyak pihak, seperti unsur agama, pendidikan, sosial, dan politik.
"Meskipun belum ditemukan secara tegas, namun menjelang pemilu, indikasi itu bisa jadi meskipun belum memiliki bukti mengarah ke hal tersebut. Materi ini membuka pengetahuan bagi masyarakat, agar bisa menjadi langkah antisipatif," tegas Amir Machmud. 
- Banyak Tokoh Muda Bergabung, Hendi Yakin TMP Bisa Dukung PDIP Menang Hattrik di 2024
- KPU Batang Belum Terima Surat Suara DPRD Kabupaten
- Hindari Kejadian 2014, KPU Perketat Mekanisme Pandaftaran Pilpres 2019
