Mantan anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Surakarta, Hasan Mulachela (62) gelar aksi tunggal di Plaza Manahan, Jalan Adi Sucipto, Selasa (9/7).
- 6.167 KPPS Kota Pekalongan Jalani Bimtek dari KPU
- Pilkada Kudus Makin Seru, Bawaslu Usut Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN
- Mengunggah Unggahan Baru Bersama Gibran, Ade Bhakti: Halah Ketemuan Biasa
Baca Juga
Dalam aksinya Hasan juga membentangkan spanduk bertuliskan "Elit Parpol & Ormas Jangan Jegal Hak Prerogratif Presiden".
Hasan menyebut aksi yang dilakukannya seorang diri ini adalah murni inisiatif dan tindakan pribadi dari dirinya sendiri. Tidak mengatasnamakan nama partai atau membawa nama sebagai pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan.
Dalam aksinya, Hasan menyebut apa yang dilakukan elite politik dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang meminta jatah 10 menteri dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dapat menimbulkan polemik dan menimbulkan kegaduhan politik.
"Hal seperti itu (minta jatah kursi) janganlah diumbar di media. Sangat vulgar dan mencolok sekali. Tidak etis untuk pendidikan politik di tanah air," tegas politisi senior kota Solo ini, Selasa (9/7).
Dirinya merasa prihatin, saat ini banyak elit partai yang meminta jatah kursi kabinet. Padahal pemilihan menteri, penyusunan kursi kabinet ini menjadi hak prerogratif Presiden. Alangkah baiknya kembali ke komitmen awal saat memberikan dukungan pada Jokowidodo.
"Tidak boleh dicampuri oleh kepentingan tertentu agar mendapat tempat dalam susunan kabinet. Jangan terus setelah menang yang awalnya mendukung secara tulus, ini malah meminta jatah kursi," tandasnya. 
- Audiensi Dengan Pimpinan DPRD, KPUD Purworejo Sampaikan Rencana Kegiatan Pascapilkada
- KPU Batang Mulai Susun Daerah Pemilihan untuk Pemilu 2024
- Ganjar Gandeng Influencer Tampung Aspirasi Anak Muda Wonogiri
