Anggota Dewan Harus Tegas Pada Pemimpin Tidak Pro Rakyat

Baca Juga

Para anggota DPRD harus bersikap tegas dan lantang kepada pemimpin daerah tidak pro rakyat selama memimpin.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Penyambung Titipan Rakyat (PETIR) Jawa Tengah, Zaenal Abidin mengatakan, anggota dewan punya tugas, wewenang, dan kewajiban menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta pengaduan masyarakat.

"Hal itu diamanatkan pasal 72 huruf (g) UU 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta pasal 161 UU 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah," kata Zaenal, Senin (27/11).

Fungsi utama dewan, kata Zainal Petir, ada tiga yakni, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan

"Kalau sudah jadi anggota dewan ojo mleyat- mleyot, harus tegas dan lantang ketika ada kepala daerah, baik itu bupati, walikota, atau gubernur, yang tidak pro rakyat program kegiatan atau kebijakan nya. Apalagi hanya digunakan untuk pencitraan diri oleh kepala daerah," tegas Zaenal.

Zaenal menekankan, anggota dewan harus lantang menyuarakan keinginan rakyat. Uang rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan fisik maupun non fisik, termasuk untuk pemberdayaan masyarakat.

Dia menjelaskan, anggota dewan itu punya kekuatan penuh karena mendapatkan mandat dari rakyat melalui pemilihan legislatif.

"Tolong pelototi anggaran yg dikelola teman-teman OPD, apakah uang rakyat yang diambil dari retribusi dan pajak yang disetorkan ke pemerintah betul-betul sudah dialokasikan untuk kepentingan publik apa hanya bagi-bagi kue untuk partai atau kelompok tertentu saja," katanya.

Zainal Petir mengaku risih dan gemas ketika ada anggota dewan tidak berani bersuara lantang untuk membela rakyat hanya karena kepala daerah terpilih merupakan satu gerbong di partainya.

"Itu namanya menciderai dan melukai rakyat selaku konstituen. Ketika kampanye saja ndlosor sampai ke bawah minta dukungan. Acara pertemuan tingkat RT saja didatangi biar dipilih. Kalau sudah terpilih mestinya ya komitmen dengan janjinya," pungkas Zaenal.