Anggota Komisi V DPR RI Sudewo dari Partai Gerindra terlihat jengkel dan mengingatkan kepada pemerintah melalui PT Trans Marga Jateng (TMJ) serta Kementrian PUPR bahwa gagalnya pembangunan Exit Tol Patimura Salatiga menjadi kejadian terakhir.
- Pj Gubernur Jateng: Waspadai Inflasi Paska Pemilu
- Nasabah Bank Raya Makin Gampang Bayar Langganan TV Kabel
- Tak Mau Ada Demo, Dewan Akan Pertemukan Dinas Perdagangan Dengan Pedagang
Baca Juga
Peringatan Sudewo Ini bukan tanpa sebab. Pasalnya, jika dari awal Pemerintah pusat telah merancang pembangunan Exit Tol Patimura Salatiga sejalan pembangunan Tol Bawen-Salatiga, kondisi saat ini tidak perlu terjadi.
Kondisi yang ia maksud adalah, Pemkot Salatiga memperjuangkan sejak tahun 2007 hingga kini. Bahkan berdampak pada 'terpukulnya' perekonomian Kota Salatiga.
Hal ini diungkapkan secara gamblang oleh Sudewo saat Kunjungan Kerja Spesifikasi Komisi V DPR RI di Aula Terminal Tingkir, Salatiga, Kamis (6/7).
Ia pun menyampaikan ketidaksenangannya di depan forum terbuka antara Pemkot Salatiga, Anggota DPR RI hingga pihak PT Trans Marga Jateng (TMJ).
"Hal yang demikian Saya tidak senang, hal yang demikian Saya tidak suka. Mengapa harusnya pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Negara dan juga Badan Usaha Jalan Tol itu sudah memikirkan hal yang demikian. Sehingga, tidak perlu pemerintah daerah harus memperjuangkan adanya Exit Tol," ungkap dia.
Semestinya, lanjut dia, keberadaan Exit Tol dalam atu daerah sudah dipikirkan oleh Kementerian baru memunculkan ide.
Dan gagasan dari Walikota dari pemerintah sudah langsung ditangkap oleh Kementerian PUPR.
Apa yang dilakukan Pemkot Salatiga sejak tahun 2007 oleh pemerintah masa lalu dan meneruskan perjuangannya oleh J Wali Kota saat ini, sangat diapresiasinya.
"Saya sangat sulut. Saya apresiasi, karena pemerintah daerah Kota Salatiga betul-betul memperjuangkan adanya Exit Tol Pattimura ini yang dinilai pasti punya kontribusi yang besar dalam perekonomian suatu perusahaan. Tapi menurut badan usaha menolak karena dari sisi bisnisnya ini tidak masuk," lapar dia.
"Saya tidak yakin itu kalau tidak masuk (konstribusi). Ya seperti yang dilakukan oleh badan usaha saja belum tentu profesional. Banyak sekali infrastruktur sarana prasarana transportasi yang dibangun yang konon katanya berdasarkan bila nanti akan muncul berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi," lanjut Sudewo.
Ia menilai, perkembangan perekonomian suatu wilayah yang memberikan daya dorong untuk perkembangan perekonomian secara nasional lanjutkan kepada Kementerian yang sekarang ini.
Untuk itu, dirinya meminta agar peristiwa Exit Tol Pattimura Salatiga ini merupakan yang terakhir.
"Jangan sampai terulang kembali. Harus berpikir perekonomian secara langsung ini diuntungkan tapi ini tidak. Jadi jangan sampai hal yang semacam ini terjadilah. Exit Tol Pattimura Salatiga menjadi kejadian terakhir karena ini menjadi tuntutan Kota Salatiga. Bagaimana jalan tol itu bisa memberikan manfaat terhadap perkembangan perekonomian Salatiga kalau Exit Tol Pattimura tidak direalisasikan," imbuhnya.
Ia juga mengingatkan dalam kebutuhan sebuah infrastruktur, Pemda tidak mengeluarkan uang. Apalagi untuk pembebasan lahan.
"Pembebasan lahan adalah murni tanggung jawab Kementerian PUPR. Tolong lihat undang-undangnya, apakah pemerintah daerah mengeluarkan uang sebagai penyertaan modal. Hanya saja memang dalam hal pembebasan lahan menjadi tanggungjawab Pemda. Pemda itu bukan mengeluarkan uang," tandas Sudewo.
- Danamon Bersama Manulife Tawarkan Asuransi Proteksi Prima Masa Depan
- IKM Belum Punya NIB, Dinnakerind Demak: Kami Khawatir Suatu Saat Izin Usaha Jadi Hambatan
- Perjalanan Kereta Api Sudah Berjalan Normal
