APBD Cilacap 2022 Defisit Rp 155,3 Miliar

Pemkab Cilacap menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun 2022 kepada DPRD Kabupaten Cilacap. Penyampaian tersebut diserahkan Bupati Tatto Suwarto Pamuji kepada Wakil Ketua DPRD Cilacap Purwati, dalam Rapat Paripurna di kantor DPRD Cilacap, Kamis (9/9/2021).


Bupati Tatto Suwarto Pamuji mengungkapkan, belanja daerah pada RAPBD TA 2022 direncanakan sebesar Rp 3,04 triliun, turun Rp 115,89 milyar atau 3,67 % dibandingkan dengan Belanja Daerah pada APBD 2021 diluar DAK dan Bankeu dari Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 3,15 triliun.

Rencana Belanja Daerah tersebut, terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 1,99  triliun, Belanja Modal sebesar Rp 466,81 miliar, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 50 miliar  dan Belanja Transfer sebesar Rp 534,26 miliar. Sedangkan Pembiayaan Daerah pada pos Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 19,50 milyar  yang akan dialokasikan untuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Dari total rencana pendapatan daerah sebesar Rp 2,90 triliun  setelah dikurangi dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 3,06 triliun, maka RAPBD Tahun Anggaran 2022 mengalami defisit sebesar Rp 155,36 miliar. Defisit tersebut direncanakan akan ditutup dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2021,” kata Tatto.

Sementara itu terkait Perubahan APBD 2021, Tatto mengungkapkan, secara garis besar, pendapatan daerah turun sebesar Rp 86,629 milyar dari Rp 3,317 triliun pada APBD Definitif menjadi Rp 3,231 triliun dalam APBD Perubahan 2021. Belanja daerah turun Rp 106,052 milyar dari Rp 3,646 triliun menjadi Rp 3,54 triliun.

Penerimaan Pembiayaan turun Rp 21,772 milyar dari Rp 356,354 miliar menjadi Rp 324,581 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan turun Rp 2,35 milyar dari Rp 17,35 milyar menjadi Rp 15 milyar. Terkait Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2022, pembangunan diarahkan pada Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Mencapai Universal Akses (Kumuh, Sanitasi dan Air Minum).

Dijelaskan Tatto, Ada enam pokok prioritas pembangunan tahun 2022, yakni peningkatan kualitas infrastruktur untuk mempercepat konektivitas dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup, pengembangan perekonomian berbasis potensi lokal dan ketahanan pangan melalui pembangunan ekonomi kerakyatan.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia, percepatan pengurangan kemiskinan, pengangguran penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), pemberdayaan keluarga, peningkatan keamanan, ketentraman dan perlindungan masyarakat baik dari gangguan sosial dan kebencanaan, dan pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan daya saing daerah.

Pendapatan daerah TA 2022 direncanakan sebesar Rp 2,908 trilyun dengan rincian pendapatan asli daerah Rp 727,611 miliar, pendapatan transfer Rp 1,944 triliun, dan lain-lain PAD yang sah Rp 236,442 miliar.

“Target pendapatan tersebut mengalami kenaikan  sebesar Rp 77,24 miliar atau naik 2,73% dibandingkan target Pendapatan pada APBD 2021 diluar DAK dan Bankeu dari Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 2,83 trilyun” pungkas Tatto.