Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Batang Ahmad Taufiq menyebut pihaknya selalu 'tombok' biaya pengganti pengelolaan kantong darah sejak empat tahun 2019. Tiap tahun, lembaganya bisa 'tombok' hingga Rp1,3 Miliar.
- Tingkat Kepatuhan Badan Usaha Masih Rendah, BPJS Kesehatan Gandeng Kejati Jateng
- Kepala Daerah Diminta Habiskan Stok Vaksin Dalam Sehari
- Cegah PMK Meluas, Dispertan PP Terima 2.050 Ribu Vaksin dari Pemerintah Pusat
Baca Juga
Ia menyebut asal muasal masalah itu karena nilai bisa diklaim untuk kantong darah dari BPJS Kesehatan dengan realita berbeda.
Biaya pengganti pengelolaan darah Rp490 ribu per kantong. Namun, nilai bisa diklaim ke BPJS Kesehatan hanya Rp360 ribu.
"Dulu pada 2004 hingga 2018 masih ada bantuan Reagen dari Kementrian Kesehatan. Namun sejak 2019, bantuan itu berhenti," katanya di aula kantor Bupati Batang, Selasa (31/10), usai acara Penutupan dan Serah Terima Hasil Bulan Dana PMI Kabupaten Batang Tahun 2023.
Pihaknya mencari akal untuk menutup kekurangan dana kantong darah dengan mengelola biaya penyusutan sejak 2019.
Taufik, sapaan akrabnya menyebut ada margin sekitar Rp130 ribu per kantong darah. Tiap tahun, pihaknya bisa menyalurkan 10 ribu kantong per tahun.
Berdasarkan perhitungan, maka tiap tahun, PMI Batang tombok sekitar Rp1,3 Miliar per tahun atau Rp5,2 Miliar sejak 2019.
Pihaknya menjelaskan sudah ada surat pemberitahuan dari Kementrian Kesehatan terkait harga kantong darah terbaru sejak 2018. Namun, biaya klaim BPJS Kesehatan Kota Pekalongan masih tetap sama.
"Harapannya, nilai klaim BPJS Kesehatan bisa sesuai dengan biaya per kantong darah yang sebenarnya," jelasnya. 
- 15 Terapis Bantu Korban dan Relawan Rileks Hadapi Banjir Demak
- Lima Warga Demak Terjangkit DBD, Masyarakat Diimbau Lakukan 3M
- Vaksin BUMN Berpeluang Diekspor
