Baliho Ucapan Selamat Kemenangan Jokowi Dari Bupati Sukoharjo Disoal

Sejumlah warga Sukoharjo mempersoalkan terpasangnya baliho ucapan selamat atas kemenangan Joko Widodo dan Makruf Amin dalam pemilihan Presiden Republik Indonesia 2019 â€" 2024, yang terpasang di jalan Jend Sudirman, jalan raya Sukoharjo â€" Wonogiri.


Kami heran kok pemerintah kabupaten Sukoharjo memasang ucapan selamat kemenangan presiden, padahal sebagai instuti pemerintah harusnya memberi contoh baik. Apalagi sebelumnya Presiden sempat menginstruksikan agar tidak memberi ucapan kemenangan sebelum ada keputusan resmi dari KPU," kata Bayu Sapto, warga Grogol, Sukoharjo, Jumat (26/4/2019).

Bayu memperkirakan baliho ucapan tersebut baru terpasang hari Jumat (26/4/2019).

Dalam baliho yang bergambar Bupati dan Istri Bupati, Ketua TP PKK, dengan menggunakan baju seragam resmi Bupati. Baliho terpasang jelas bolak balik di jalan utama menuju SUkoharjo Kota.

Bayu menilai Pemkab Sukoharjo tidak netral dan mengarah pada penggiringan opini publik warga Sukoharjo, pihaknya berharap pemkab menurunkan baliho tersebut sebelum suasana tidak kondusif.

Ketika dikonfirmasi, Ketua Bawaslu Sukoharjo Bambang Muryanto, ia sudah mendapat infromasi mengenai keberadaan baliho ucapan dari pemerintah tersebut. Namun ia mengatakan baliho ucapan tersebut tidak melanggar aturan hanya saja tidak etis.

Sebenarnya saat ini sudah tidak ranah pemilu, baliho tersebut tidak melanggar hanya saja secara etika kami menyayangkan pemkab Sukoharjo memasang ucapan tersebut, harusnya pemkab bisa menahan diri menunggu hasil resmi KPU," kata Bambang.

Terpisah, Ketua KPU Sukoharjo Nuril Huda mengatakan pihak KPU belum mengeluarkan statemen hasil sebelum proses perhitungan final.

Ia berharap semua pihak saling menjaga kondusifitas wilayah sampai seluruh proses perhitungan selesai dan ada pengumuman resmi dari KPU.

Untuk menjaga kondusifitas sebaiknya siapapun tidak memberikan statemen atau ucapan kemenangan untuk capres tertentu. Apalagi dalam hal ini pemerintah. Kita harus saling menjaga kondusifitas," kata Nuril Huda.

Ketika ditanya himbauan untuk menurunkan baliho, Nuril mengaku bukan kewenangan KPU, itu tugas dari Satpol PP selaku penegak Perda atas netralitas Pemkab.


Editor :

Berita Sebelumnya

Bupati Kudus Lantik 11 Pejabat Fungsional

Berita Berikutnya

Dinnakerind Demak: Bisa Kerja Tidak Sulit Masyarakat Disediakan Job Fair dan Pelatihan

BERITA LAINNYA

Comment