Tidak hanya pasukan darat, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Batang juga menyiapkan pasukan udara (dunia Maya). Bawaslu mengumpulkan relawan patroli cyber Pemilu 2024.
- Temukan Kejanggalan Data Sirekap, DPC PKB Kudus Desak Bawaslu Gelar Penghitungan Ulang
- PKS Dilematis, Ditinggal Gerindra Tidak Bisa Ke Jokowi
- Nana Harapkan Meninggalnya Petugas Pemilu Tidak Terulang Saat Pilkada
Baca Juga
"Kolaborasi dengan relawan patroli cyber adalah suatu keniscayaan. Hal ini akan lebih efektif dalam mengedukasi masyarakat melalui informasi-informasi kepemiluan yang akurat dan terpercaya," kata Ketua Bawaslu Batang, Mahbrur di di Hotel Dewi Ratih, Rabu (29/11).
Pihaknya mengundang JPPR, Forkombi, Rotasi, Diskominfo Kabupaten Batang dan Saka Adhyasta Pemilu Kwartir Cabang Batang. Mereka berkumpul untuk dibentuk menjadi gugus tugas pengawasan konten internet melawan hoaks dan politisasi sara di media sosial.
Tujuannya dalam rangka mewujudkan pemilu damai.
Mahbrur menyebut menjelang Pemilu 2024 masyarakat perlu waspada akan kehadiran hoaks. Lalu juga propaganda yang umumnya beredar di media sosial.
Hoaks sangat berbahaya karena bisa menyesatkan pikiran masyarakat dan memicu kerusuhan. Oleh karena itu penyebaran hoaks harus dicegah agar Pemilu berlangsung dengan damai.
"Gugus tugas pengawasan konten internet ini memiliki tujuan meminimalisir dan menampik penyebaran hoaks," jelasnya.
Penyebaran hoax dan ujaran kebencian serta politisasi SARA masih menjadi titik rawan dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.
Hal ini dapat diantisipasi oleh peran patroli cyber agar tidak terjadi disinformasi mengenai informasi penyelenggaraan pengawasan Pemilu di tengah masyarakat.
Kasat Reskrim Polres Batang AKP Imam Muhtadi menyebut Polri akan ikut mengawasi media sosial menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Menurutnya, Pesta demokrasi harus berlangsung dengan damai.
"Langkah ini diambil setelah pengalaman di Pemilu 2019 lalu saat media sosial menjadi medium sangat aktif pada masa Pemilu," jelasnya.
Pengamanan dunia maya perlu dilakukan karena masyarakat Indonesia sangat aktif di media sosial. Harapannya dunia maya jadi lebih tertib dan tidak ada kericuhan, jelang maupun ketika Pemilu 2024.
" Ketika ada hoaks jangan dipercaya begitu saja tetapi harus diperiksa kebenarannya, seperti asal usul, sumber, tanggal, lokasi dan motivasi," jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa pembuat berita hoax ada ancaman pidananya. Tegas AKP.
Dosen Fakultas Ilmu Komputer Udinus Semarang Dr. Agus Triyono, S.Sos., M.Si. membeberkan timeline hoaks pemilu terjadi pada waktu pra kampanye, kampanye, saat pemberian suara, dan hitung suara.
"Faktanya hoaks meningkat dari waktu ke waktu dan topik politik selalu mendominasi, sedangkan tingkat literasi digital masyarakat Indonesia masih di level sedang," jelasnya.
Potensi sumber hoaks diantaranya adalah penundaan, keterlambatan, perubahan, koreksi, inkonsistensi dan tidak transparan, pembiaran dan pengabaian.
Selanjutnya strategi dalam menangkal hoaks diantaranya dengan deteksi hoaks yang beredar segera, deteksi isu yang berpotensi jadi hoaks.
Kemudian respon cepat yaitu cepat menindaklanjuti aduan hoaks dan respon tepat yaitu tepat memilah aduan hoaks.
- Gibran dan Selvi Pantau Quick Count Di Rumah Setelah Nyoblos Di TPS 34 Manahan,
- Permasalahan Pilkada Jangan Sampai Terulang Di Pemilu
- Jadi Cawapres Jokowi, Mahfud MD Bisa Counter Politik Identitas
