Kericuhan dan protes warga terjadi di salah satu TPS saat pemungutan suara dilakukan oleh panitia Pilkades di Kabupaten Kendal, Jumat (7/10).
Warga yang tidak mendapat undangan untuk pemilihan memaksa untuk menggunakan hak pilih. Namun tidak diperbolehkan oleh petugas KPPS. Keributanpun terjadi, warga terus memaksa dan panitia pilkades akhirnya meminta bantuan aparat keamanan untuk mengamankan warga tersebut.
Tak sampai disitu, salah satu warga juga ditolak oleh panitia pemungutan suara karena terlambat untuk menggunakan hak pilihnya. Warga terus bersitegang dan protes dengan panitia hingga pelaksanaan penghitungan suara di balai desa. Suasana semakin tidak terkendali, karena warga menilai panitia pilkades tidak netral dan calon kades yang didukung warga tidak menang.
"Saya tidak terima kalau calon saya kalah. Panitia telah berbuat curang. Saya akan kerahkan warga dan menolak hasilnya," kata salah satu warga, Puas.
Aksi saling dorong antar warga dan petugas keamanan pun terjadi, hingga petugas di balai desa meminta bantuan Dalmas Polres Kendal untuk mengendalikan massa yang semakin beringas.
Petugas mendorong puluhan warga yang protes dan menggunakan anjing pelacak untuk menghalau namun warga terus meringsek menuju balai desa untuk membatalkan hasil pilkades.
Untuk mencegah kerusuhan semakin besar, Dalmas Porles Kendal dengan menggunakan tameng dikerahkan untuk memukul mundur puluhan warga melakukan aksi demo. Keributan tidak dapat dihindari lagi, puluhan warga menyerang petugas dengan kayu dan lemparan batu.
Berkat kesigapan petugas dalam menangani aksi massa, massa yang beringas akhirnya bisa dipukul mundur oleh petugas. Situasi tersebut merupakan simulasi penanganan pilkades serentak di Kabupaten Kendal.
Kapolres Kendal AKBP Jamal Alam mengatakan, simulasi ini merupakan gambaran penanganan situasi saat pilkades serentak ricuh. Potensi ancaman terhadap pelaksanaan Pilkades menjadi tanggungjawab bersama termasuk TNI-Polri.
"Pilkades serentak sangat rawan terjadinya gesekan antar pendukung apalagi ada yang kalah. Ini yang harus kita antisipasi dan cegah agar tidak terjadi kerusuhan," jelasnya.
Dia menambahkan, jumlah personel yang diterjunkan saat pengamanan pilkades serentak sebanyak 645 anggota Polres Kendal dan 300 personel TNI. Selain itu BKO dari Brimob Polda Jawa Tengah sebanyak 60 orang dan polres sekitar ada 30.
Sementara itu Wakil Bupati Kendal Windu Suko Basuki mengatakan, simulasi ini bisa memberikan arahan dan gambaran pelaksanaan pengamanan jika ada gesekan di masyarakat. Pilkades serentak yang akan dilaksanakan 19 Oktober mendatang akan berlangsung di 63 desa 19 kecamatan.
"Kalau jumlah calon belum bisa dipastikan karena ada empat desa yang calonya lebih dari lima sehingga akan dilaksanakan tes tertulis dengan melibatkan pihak ketiga yakni Undip Semarang," pungkasnya. 
