Tokoh nasional Dr. Rizal Ramli kembali mengungkapkan sebaiknya partai politik dibiayai oleh negara sehingga para pejabat tidak melakukan tindakan tercela korupsi.
- Workshop Jurnalisme Damai United Tractors Bicarakan Peran Wartawan Di Daerah Konflik
- Soal Hasil Survei KRCI, KPU Salatiga : Offside, Produk Cacat
- KPU Grobogan Bakal Rekrut 14,9 Ribu KPPS
Baca Juga
Demikian disampaikan ekonom senior itu saat menjadi pembicara dalam Orasi Ilmiah bertajuk "Dinamika Perekonomian Indonesia Tantangan dan Peluang Dalam Disrupsi Ekonomi", di kampus STIE Ahmad Dahlan Jakarta, Jalan Ciputat Raya, Tangerang Selatan, Sabtu (10/3).
"Saya sudah usulkan enam atau tujuh tahun lalu, parpol dibiayai saja oleh negara, seperti di Eropa, di Inggris, Australia, Newzeland. Jangan ikut sistem super kapitalis. Indonesia ini nyari uang masing-masing, nyolong masing-masing," sindir RR sapaan akrabnya seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL
Kalau keuangan parpol sudah sehat dengan biaya dari APBN, tugas parpol tinggal mencari kader yang profesional dan memiliki leadership yang baik.
Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu juga menilai selama ini sistem demokrasi Indonesia hanya menguntungkan kaum-kaum elit pemerintahan.
"Jadi kita harus ubah sistem ini, supaya demokrasi kita ini membawa keuntungan. Selama ini demokrasi hanya dalam kemakmuran kepada elit, tetapi tidak membawa kemakmuran bagi masyarakat," terangnya.
"Kita harus ubah sistem ini, jadi demokrasi yang membawa kemakmuran. Caranya ubah pembiayaan parpol, sehingga yang direkrut yang baik-baik. Itu akan membuat demokrasi kita membawa kemakmuran," tutup RR menambahkan.
Tokoh perubahan Rizal Ramli telah menyatakan kesiapan dirinya sebagai Calon Presiden pada Pilpres 2019.
"Saya siap memimpin Indonesia agar lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera," ujar RR di kediamannya, Jalan Bangka IX No 49R, Jakarta Selatan (Senin, 5/3).
RR yang dijuluki "Capres Rakyat" diyakini bisa memperbaiki ekonomi dan perubahan politik.
Salah satu yang membuat RR merasa terpanggil adalah fakta bahwa Presiden sering diintervensi oleh kekuatan besar, baik dari dalam maupun luar negeri. Akibatnya, banyak kebijakan yang sebetulnya bagus dibatalkan. Ekonomi Indonesia yang stagnan di angka 5 persen dalam tiga tahun terakhir, misalnya, adalah contoh benderang betapa besarnya kekuatan yang mengintervensi Presiden.
"Hal-hal seperti inilah yang mendorong saya memutuskan siap memimpin Indonesia. Dengan potensi SDA yang berlimpah, rakyat yang rajin dan ingin bekerja, saya yakin Indonesia bisa tumbuh 10 persen dalam periode 2019-2024. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, akan banyak tersedia lapangan kerja, upah meningkat, dan kemiskinan akan berkurang," ungkap Rizal Ramli.
- Di Makassar, Moeldoko Tantang Kasih 5 Persen Saham Mobil Listriknya Buat Anak Muda
- Cium Dugaan Kecurangan, Suara Hilang di TPS Dilaporkan ke Bawaslu
- Akui Kesalahan, KPU Kudus Bakal Ganti Petugas KPPS