Debat antara ekonom senior Rizal Ramli dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa membuka mata masyarakat Indonesia, tentang ide siapa yang lebih tokcer menangani masalah.
- Cuek Kisruh Banteng Vs Celeng, DPC PDIP Salatiga Disibukkan Rekrutmen Anggota Satgas
- Gerakan Masyarakat Sipil Pro Demokrasi Jateng: Tangkap-Adili Terlibat Kecurangan Pemilu 2024
- KPU Demak Lantik 70 Anggota PPK untuk Pilkada 2024
Baca Juga
Begitu kata pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Minggu (29/4).
Sebenarnya, perdebatan akan menarik jika mereka berdua memakai paradigma yang sama tentang skema utang pemerintah. Dengan demikian, publik dapat memberi penilaian, apakah pandangan SM (Sri Mulyani) atau pandangan RR (Rizal Ramli) yang lebih solutif untuk bangsa dan negara," ujarnya seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL
Paradigma yang dimaksud Emrus adalah mengenai kesamaan sudut pandang mengenai utang pemerintah, termasuk aturan, UU dan ukuran yang sama.
Kata dia, jika keduanya menggunakan paradigma yang berbeda tentang skema utang pemerintah tersebut, maka mereka berdua hanya mencari pembenaran diri. Sebab argumentasi yang mereka berdua bangun bersebrangan satu dengan lainnya.
Sangat kecil kemungkinan, mereka berdua menggunakan paradigma yang sama. Selain itu, saat ini posisi mereka berdua sangat berbeda dalam pemerintahan sekarng. Posisi dan kepentingan seorang aktor sosial akan menentukan tindakan komunikasi politiknya," urainya.
Jika mereka berdua berangkat dari paradigma yang berbeda, maka perdebatan tidak begitu produktif untuk kepentingan bangsa dan negara.
Dengan demikian, yang diuntungkan dari perdebatan tersebut hanya Sri Mulyani dan Rizal Ramli saja.
Setidaknya mereka berdua semakin populer, yang bisa mereka gunakan menjadi modal komunikasi pemasaran politik untuk menjadi balon capres atau cawapres pada Pilpres 2019," tukasnya.
- Terkait Pengunduran Diri Caleg PDI Perjuangan Grobogan, Agus Siswanto: Kita Berpegang Aturan Partai
- Perludem: Ada Rambu Khusus Bagi Ulama Berpolitik
- Ketua IPW: Tim PPHAM Tak Bisa Ungkap Aktor Intelektual Pelanggaran HAM Berat