Demi Dukung Rasa Aman dan Nyaman, BPJS Ketenagakerjaan Dan Kesehatan Disediakan Bagi Penderes Nira Kelapa Kebumen

Warga Penderes Dan Pengolah Nira Kelapa Saat Mengikuti Acara Peningkatan Kapasitas Bersama Kepala Desa, RT Dan RW Se-Kecamatan Ayah, Di Desa Jintung Kecamatan Ayah, Kebumen. Budi Agung/RMOLJawaTengah
Warga Penderes Dan Pengolah Nira Kelapa Saat Mengikuti Acara Peningkatan Kapasitas Bersama Kepala Desa, RT Dan RW Se-Kecamatan Ayah, Di Desa Jintung Kecamatan Ayah, Kebumen. Budi Agung/RMOLJawaTengah

KEBUMEN - Penderes nira kelapa di Kabupaten akan didata. Mereka akan mendapatkan jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan dari Pemerintah Daerah.

"Mereka perlu mendapat jaminan BPJS untuk memberikan rasa aman dan nyaman," kata Bupati Kebumen Arif Sugiyanto saat mengisi acara peningkatan kapasitas bersama kepala desa, RT dan RW se-Kecamatan Ayah, di Desa Jintung, Ayah, Rabu (26/06).

Terkait rencana program ini, Bupati meminta kepada para penderes yang juga banyak menjabat sebagai kepala Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) untuk berkoordinasi dengan Kades dan Camat setempat, guna memudahkan adminstrasi.

"Kalau ada yang nanya cara mengurusnya bagaimana bapak Bupati? Saya sarankan koordinasi ke Kades sama Camat, jangan ke yang lain. Lewat jalur pemerintahan yang resmi," tuturnya.

Bupati menegaskan, dirinya secara pribadi tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada masyarakat, yang ia sampaikan adalah rencana program pemerintah daerah yang diinisiasinya.

"Karena sering kali ketika kepala daerahnya ganti, maka programnya pun ikut diganti. Otomatis tidak terealisasi. Sehingga dalam menjabat sebagai bupati saya tidak memberikan janji secara pribadi, tapi yang kita berikan adalah program," ucapnya.

Misalnya, program pemberiaan insentif untuk ketua RT dan RW. Diakui, meski pun tidak banyak, pemberian insentif untuk RT RW baru ada di era pemerintahannya.

"Alhamdulillah sekarang RT-RW di Kebumen sekarang sudah bisa mendapatkan insentif dari Pemda," tuturnya.

Menurutnya hal itu terlaksana karena masuk dalam program pemerintah. Bupati menyatakan, dirinya dipercaya mengelola uang negara, maka ia merasa uang negara dalam APBD itu harus digunakan untuk kepentingan masyarakat melalui program-program yang sudah direncanakan bersama.

Bupati juga menyampaikan untuk membangun sebuah daerah butuh anggaran yang besar di tengah keterbatasan APBD. Misalnya untuk membangun jalan rusak saja butuh anggaran mencapai triliunan. Ia pun dituntut untuk bisa mencari solusi dalam keterbatasan itu.

"Kita patur bersyukur alhamdulillah sekarang jalan di Ayah, dari Karangbolong sampai Logending sudah mulus. Ini kita bangun tidak menggunakan APBD, tapi kita cari. Kita mintakan ke Pemerintah Pusat. Begitu juga jalan Daendels dari Mirit sampai Puring yang sedang dibangun, itu juga dari APBN," tandasnya.