Partai Demokrat belum memberi sanksi atas sikap mbalelo Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH Zainul Majdi atau yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) dalam Pilpres 2019.
- Golkar Jateng Pastikan Dukungan Untuk Dico Ganinduto Tetap Kuat Meski Airlangga Mundur
- Sukseskan Pemilu, Erika Rela Titipkan Anak demi Jadi Petugas KPPS
- Sandi Mundur Dari Ketua Tim Pemenangan Gerindra
Baca Juga
TGB yang kini masih menjabat anggota Majelis Tinggi Demokrat telah menyatakan sikap mendukung Joko Widodo di pilpres, padahal partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih belum menentukan sikap.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan menyebut bahwa sanksi terhadap TGB belum dibahas oleh partai. Bahkan, pertemuan Majelis Tinggi yang digelar kediaman SBY di Mega Kuningan, Jakarta, kemarin (Senin 9/7) tidak membahas tentang sikap TGB itu.
"(Persoalan TBG) nggak dibahas (rapat Majelis Tinggi)," ujar Syarief Hasan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/7) seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL
Syarief pun enggan berkomentar saat ditanya soal sanksi yang mungkin akan diberikan pada TGB. Dia hanya memastikan sampai hari ini TBG adalah kader Partai Demokrat.
"Jangan dulu bicara sanksi. Kita lihat lagi (persoalannya seperti apa). Yang penting sekarang itu dia masih kader Partai Demokrat," jelasnya.
Ditegaskan lagi, apakah ada kode etik atas sikap TGB yang mendahului keputusan partai. Syarief pun menunggu keputusan Dewan Kehormatan.
"Saya nggak tahu, itu kan domainnya Dewan Kehormatan," tukasnya.
- Pj Gubernur Jateng Libatkan Ulama, Wujudkan Pemilu Damai
- Jika Ingin Menang Pilkada Jepara, Jangan Tinggalkan Peran Santri
- Jelang Pilkada Kudus 2024, KPU Buka Pendaftaran Calon Perseorangan