Pemerintah harus menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang. Acara sepihak yang diklaim sebagai KLB itu telah membuat kegaduhan nasional.
- KH Ahmad Chalwani Nawawi: Kecintaan pada Tanah Air, Wujud Kekuatan Rahmatan Lil Alamin
- KPU Purworejo Meminta Warga Bekerja Sama Dengan Petugas Pantarlih Untuk Pemutakhiran Data Pemilih
- Doa Bersama Lintas Agama, Doakan Pilkada Jawa Tengah Lancar
Baca Juga
Pemerintah harus menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang. Acara sepihak yang diklaim sebagai KLB itu telah membuat kegaduhan nasional.
Hal itu ditegaskan Gurubesar Pemikiran Politik Islam FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Din Syamsuddin.
"Saya terusik KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, karena menciptakan kegaduhan nasional dan mengganggu tatanan demokrasi Indonesia. KLB itu menampilkan atraksi politik dan tragedi demokrasi yang fatal," kata Din Syamsuddin kepada wartawan, Senin (8/3).
Karena itu, kata mantan ketua umum PP Muhammadiyah tersebut, Pemerintah perlu merespons dengan menolak KLB Deliserdang agar demokrasi di Indonesia sehat dan kegaduhan nasional mereda.
"Maka yang tepat dan terbaik bagi pemerintah adalah menolak keputusan KLB tersebut," tuturnya.
"Jika pemerintah mengesahkannya, maka akan menjadi preseden buruk bagi pengembangan demokrasi Indonesia, dan menciptakan kegaduhan nasional," imbuh Din Syamsuddin.
Lagi pula, pelaksanaan KLB itu membuktikan bahwa upaya pendongkelan terhadap kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat yang sempat dibantah oleh pihak yang dituduh sebagai pelaku ternyata bukan isu apalagi rumor.
"Bantahan itu telah berfungsi semacam self fulfilling prophecy atau hal yg diciptakan untuk menjadi kenyataan," tandasnya. [sth]
- Banyak Cabup Yang Minat Lewat Gerindra Wonogiri
- Presiden Prabowo Berikan Dukungan Kepada Paslon Nomor Urut 2
- Tergantung Media, Duet Anies-Puan Bisa Jadi Alternatif Pilpres 2024
