Diskusi Bersama Sinergi Lembaga Legislatif Dan Media Massa DPRD Jawa Tengah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah Adakan Focus Group Discussion (FGD) Bersama Media Massa, Tujuannya Salah Satu Diharapkan Dapat Berdampak Dalam Pembangunan Demokrasi Dan Parlemen Modern, Selasa (10/12). Dicky A Wijaya/RMOLJawaTengah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah Adakan Focus Group Discussion (FGD) Bersama Media Massa, Tujuannya Salah Satu Diharapkan Dapat Berdampak Dalam Pembangunan Demokrasi Dan Parlemen Modern, Selasa (10/12). Dicky A Wijaya/RMOLJawaTengah

Semarang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah adakan focus group discussion (FGD) bersama media massa, tujuannya salah satu diharapkan dapat berdampak dalam pembangunan demokrasi dan parlemen modern, Selasa (10/12). 


Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah Dadang Somantri menyampaikan sinergi legislatif dan media massa begitu penting sebagai jembatan penghubung pemerintah dan masyarakat. 

"Peran media massa sangat luar biasa termasuk salah satu dari pentahelix yang dapat mengontrol legislatif dan eksekutif. Sebagai jembatan, sehingga tentu para pegiatnya harus membangun narasi-narasi yang bagus dan positif. Mudah-mudahan antar lembaga dan media sinergi selalu terus terbangun supaya informasi bisa diterima masyarakat," kata Dadang, yang jadi narasumber. 

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah Amir Machmud saat memberikan materi Etika Jurnalisme dan Parlemen, menyatakan bahwa media yang semakin mudah diakses masyarakat dengan hadirnya media sosial, mesti ada kontrol sosial dalam membingkai jurnalistik dan politik. Fungsi media menerjemahkan hal-hal tentang politik kepada masyarakat substansinya informasi penting. 

"Jurnalisme dan informasi sekarang ini mudah diakses terutama karena ada online. Dengan eksistensi media di masyarakat, harus ada kontrol sosial dari media massa untuk menyampaikan pesan-pesan yang akan disampaikan ke masyarakat. 

Konsep sederhananya, menurut Amir, sebaiknya perlu dipahami tujuan utama dalam penyampaian informasi ke publik. Informasi yang disampaikan ke masyarakat itu, tentunya harus akuntabel yang telah memenuhi mekanisme jurnalistik bisa dipertanggung jawabkan. 

"Ruang digital kita saat ini juga semakin banyak sekali informasi yang mudah disampaikan dengan adanya media sosial. Tetapi, informasi harus bisa dipastikan akurat dan benar. Etika Jurnalisme Politik membingkai jurnalistik dan penyampaian informasi politik. Jurnalis menerjemahkan hal-hal seputar politik praktis untuk dapat diinformasikan," terang Amir. 

Sementara itu, Pengamat Media Universitas Diponegoro, Dr Lintang Ratri Rahmiaji, mengungkapkan media massa harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan publik. Tugas media harus bisa menyajikan informasi dari pemerintah yang dapat sebagai sosialisasi, sesuai marwah media namun dengan kemasan informatif. 

"Yang dibutuhkan publik tentunya informasi yang benar, tidak berpihak dan memberikan apa yang publik butuhkan. Apalagi sekarang ini, semua informasi mudah didapat di internet. Jadi penting bagi saya, memastikan teman-teman media agar mengembalikan marwah media dalam penyajian informasi politik. Agar informasi itu sesuai dengan apa yang publik butuhkan dari pemerintah. Media jadi bagaimana dalam mensosialisasikan kebijakan dari daerah atau DPRD dengan kemasan mudah menjadi sosialisasi bagi publik," jelas Lintang.