Kabupaten Grobogan Jawa Tengah kembali alami kelangkaan elpiji bersubsidi. Kelangkaan terjadi karena adanya aturan toko kelontong tidak diizinkan menjual elpiji bersubsidi 3 kilogram
- Si Melon Masih Bikin Gaduh, Politisi PDIP Desak Operasi Pasar
- Tahun 2025, Disperindag Grobogan Ajukan 43.736 Metrik Ton Elpiji Bersubsidi
- Si Melon Kembali, Pengecer di Wonogiri Siap Patuhi HET
Baca Juga
Kesempatan tersebut pun dimanfaatkan para penjual eceran dengan manaikan dua kali lipat dari harga normal.
Sesuai harga normal seharusnya harga eceran tertinggi adalah Rp 20.000, namun pedagang toko klontong menjual hingga Rp 40.000.
"Saya cari elpiji bersubsidi di toko klontong tak ada semua. Ada satu penjual tapi ditawarkan dengan harga Rp 40.000. Ya saya gak jadi beli," ujar Ainun warga Desa Sugihmanik, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan, Selasa (4/2).
Meski demikian banyak toko kelontong yang tadinya jualan gas eceran ini tidak memiliki stok di tokonya. Sehingga tidak bisa melayani pembeli.
Bahkan, saat masyarakat hendak memesan dengan sistem meninggalkan tabung kosong juga ditolak lantaran pengecer tidak tahu kapan gas turun.
"Tadi mau saya tinggal biar satu atau dua hari pas sudah ada saya tinggal ambil tapi di tolak," lanjutnya.
Karena tak memiliki pawon atau tungku kayu bakar, Ainun mengaku terpaksa meminjam tetangganya dengan gas apa adanya.
"Alhamdulillah sudah dapat tapi pinjam tetangga yang memiliki tabung gas subsidi dan non subsidi," lanjutnya.
Sementara itu, slaah satu agen gas Elpiji Grobogan, Oyong, mengaku untuk wilayah Kabupaten Grobogan barat sempat terkendala adanya bencana alam.
Selain itu bulan Januari juga terdapat tiga hari tanggal merah dan tidak ada proses pengisian tabung gas di pusat kota.
" Untuk tanggal merah tidak ada pengisian atau pengambilan gas dari SPBE. Sehingga ratusan bahkan ribuan tabung permintaan selama sebulan tidak bisa terpenuhi. Apalagi sempat ada bencana alam yang menutup jalur kereta api dan cuaca ekstrim sehingga membuat distribusi juga terkendala," ujar Oyong.
- Wali Kota Tegal : Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan Harus Jadi Super Prioritas
- Lindungi Situs Kuno, Banjarnegara dan Kemenkumham Bahas Raperda Cagar Budaya
- Divonis 15 Tahun Atas Kasus Pencabulan Anak, Kuasa Hukum R Berencana Banding
