Aksi penghadangan terhadap pendakwah Neno Warisman di bandara Pekanbaru, Riau menjadi kemunduran demokrasi di Indonesia.
- Dua Bakal Calon Wali Kota dan Wakli Wali Kota Semarang, Kembalikan Berkas di PPP
- Muncul Surat Rekomendasi Ilyas Akbar - Tri Haryadi, Parpol Koalisi Kebersamaan Klarifikasi DPD PAN Karanganyar
- Bangun Jawa Tengah, Luthfi-Yasin Gelar Rembug Ngopeni Ngelakoni
Baca Juga
Bukan hanya massa berpakaian preman dan ormas tertentu, penghadangan aktivis #2019GantiPresiden itu juga dilakukan oleh aparat kepolisian setempat.
Politisi Partai Gerindra Andre Rosiade, menyayangkan tindakan aparat kepolisian tersebut yang mengancam praktik demokrasi kita untuk menyuarakan pendapat.
"Apa yang dilakukan oleh polisi menjadi kemunduran demokrasi dan kebebasan berpendapat di depan umum bangsa kita," kata Andre kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (26/8).
Dia mengutuk tindakan aparat tersebut dan meminta Kapolri untuk mencopot Kapolda Riau karena telah merusak citra kenetralan polisi.
"Untuk itu Kapolri harus mencopot Kapolda Riau. Jangan sampai cara-cara Orba dipakai di zaman Reformasi," tegasnya.
Neno Warisman dalam lawatannya ke Riau guna menghadiri acara deklarasi gerakan #2019GantiPresiden sebagai hak warga negara. Namun upayanya dihadang terlebih dahulu di bandara dan aparat kepolisian meminta Neno untuk kembali.
Andre menyatakan, pihaknya sangat mengutuk tindakan tersebut.
"Kami prihatin dan mengutuk bahwa ada cara-cara premanisme untuk menghalangi dan menggagalkan acara deklarasi #2019GantiPresiden di Riau," tandasnya. 
- Kawal Suara Pemilu 2024 Di Kandang Banteng, FX Hadi Rudyatmo Keliling TPS di Solo
- Pemkot Ajukan Tiga Raperda untuk Dibahas DPRD Kota Semarang
- Wali Kota Semarang: Netralitas ASN Harus Jadi Harga Mati
